TEMPO.CO, Jakarta – Head of Communication Project Management Office Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang 12 hanya akan ditutup seumpama kuota sudah penuh. Pendaftaran gelombang ini telah resmi dibuka pada Selasa, 23 Februari 2021.

“Kami terus memantau hari per hari. Begitu kuota terisi, langsung kami tutup,” ujar Louisa kepada wartawan, Selasa 23 Februari 2021.

Pemerintah menargetkan program Kartu Prakerja sepanjang semester I 2021 menjangkau total 2,7 juta peserta yang akan diselesaikan pada Maret mendatang. Pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk program Kartu Prakerja pada paruh pertama tahun ini.

Louisa mengatakan program Kartu Prakerja bakal diupayakan menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat. Sepanjang tahun lalu, Program Kartu Prakerja telah menyasar 5,5 juta penerima di 514 kota dan kabupaten.

Adapun peserta Kartu Prakerja akan menerima bantuan insentif sebesar Rp 1 juta yang dapat digunakan untuk membeli program pelatihan melalui platform-platform digital yang tersedia. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta bakal memperoleh stimulus tunai senilai Rp 600 ribu per bulan yang dikucurkan sebanyak empat kali dengan total Rp 2,4 juta.

Peserta juga akan menerima insentif pengisian survei sebesar Rp 50 ribu sekali survei dengan total tiga survei atau Rp 150 ribu. Insentif akan diberikan setelah peserta Kartu Prakerja mengisi survei tersebut.

<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan syarat bagi pelamar Kartu Prakerja tahun ini tak berbeda jauh dengan pelaksanaan program yang sama di tahun sebelumnya.

“Persyaratan untuk dapat menerima Kartu Prakerja sama dengan tahun 2020, yaitu warga negara usia 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan program tersebut ditujukan bagi pencari kerja, penganggur, dan pekerja maupun wirausaha khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Program Kartu Prakerja juga menjangkau pekerja yang terkena kebijakan dirumahkan, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pelaku UMKM yang usahanya mesti ditutup karena krisis.

Peserta yang mendaftarkan program Kartu Prakerja, Airlangga melanjutkan, dipastikan bukan dari kalangan pejabat negara, TNI/Polri, aparatur sipil negara atau ASN, anggota DPR dan DPRD, pegawai maupun pejabat BUMN dan BUMD, kepala desa, dan perangkat desa. Untuk mencegah duplikasi penerima bansos, Airlangga pun memastikan peserta Kartu Prakerja tidak akan sama dengan penerima bantuan sosial lain.

“Selain itu, penerima Kartu Prakerja dibatasi maksimal hanya 2 anggota keluarga per kartu keluarga atau KK,” ujar Airlangga.

BACA: Kartu Prakerja Gelombang 12: Fitur Pembuatan Akun Sudah Aktif

FRANCISCA CHRISTY ROSANA