Sri Mulyani Naikkan Dana Pemulihan Ekonomi Jadi Rp 699,43 Triliun
Reporter
Muhammad Hendartyo
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 23 Februari 2021 15:15 WIB
Anggaran untuk perlindungan sosial menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 220,39 triliun.
Anggaran perlindungan sosial tersebut, termasuk untuk program bantuan sosial tunai, Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.
Pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Angka itu naik dari tahun lalu yang terealisasi Rp 173,17 triliun.
Sedangkan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun atau naik dari realisasi tahun lalu yang Rp 66,5 triliun. Juga insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,86 triliun, turun dari tahun lalu yang 56,12 triliun.
"Semua hanya berharap dari APBN sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di kuartal I. Kita berharap di kuartal II, maka beban terhadap APBN bisa mulai dibagi kepada sektor yang muliah pulih dan daerah yang mulai pulih dari COVID-19," kata Sri Mulyani.
BACA: Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 45,7 Triliun hingga Januari 2021, Naik 31,5 Persen
HENDARTYO HANGGI
