Jokowi Targetkan Food Estate di Sumba Tengah Capai 10 Ribu Hektare

Selasa, 23 Februari 2021 12:50 WIB

Presiden Jokowi usai meresmikan Bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kalimantan Selatan, Kamis, 18 Februari 2021. Pembangunan bendungan yang diikuti dengan pembangunan jaringan irigasi hingga ke lahan-lahan sawah milik petani tersebut dilakukan dalam lima tahun pengerjaan dengan biaya mencapai Rp986,5 miliar. BPMI Setpres/Lukas

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat menargetkan produktivitas jagung di Food Estate mencapai 7-8 ton per hektare (ha) dan padi 5 ton per ha. "Dan itu pasti bisa dicapai, karena ditunjang dengan alsintan dan teknologi pertanian yang memadai dari pemerintah,” kata Viktor, Selasa, 23 Februari 2021.

Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2020 seluas 5.000 Ha dan tahun 2021 seluas 10.000 Ha. Lahan ditanami padi seluas 3000 Ha dan jagung 2000 Ha pada tahun 2020.

Sedangkan pada tahun 2021, pada lahan seluas 10.000 Ha, dialokasikan untuk tanaman padi seluas 5.620 Ha dan tanaman jagung sekuas 4.380 Ha. Lahan itu tersebar di Kecamatan Katiku Tana, Katikutana Selatan, Umbu Ratu Nggay, Umbu Ratu Nggay Barat dan Mamboro.

Viktor memastikan proses pengembangan Food Estate bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Sumba Tengah, Paulus Limu mengatakan target produksi di Food Estate sangat memungkinkan. Namun, pihaknya masih terkendala air.

Karena itu untuk pengembangan Food Estate di tahun-tahun mendatang, dia akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk membangun bendungan di Sumba Tengah dengan memanfaatkan kali Pemalal yang memiliki potensi air 500 liter per detik.

Dengan kondisi air tersebut akan memungkinkan memenuhi kebutuhan lahan pertanian seluas 5.500 hektare yang bisa diolah dengan bagus. Bahkan, mampu mengairi pertanian dengan metode IP 3-400.

“Tanpa pasokan air itu kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau keyakinan saya, usulan itu akan diterima karena memang Bapak Presiden sangat sayang dan cinta dengan masyarakat miskin. Kebetulan kita daerah miskin di NTT maka saya yakin beliau akan bantu kita di sini,” ujarnya.

YOHANES SEO | ANTARA

Berita terkait

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

13 menit lalu

Perbedaan Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan yang Bakal Diganti dengan KRIS

Jokowi resmi mengganti sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan dengan sistem kelas rawat inap standar (KRIS). Apa perbedaannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

23 menit lalu

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat atas Pelantikan PM Singapura Lawrence Wong

Presiden Jokowi menyatakan Indonesia siap untuk melanjutkan kerja sama baik dengan Singapura.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

1 jam lalu

Jokowi Terima Kunjungan Gubernur Jenderal Australia pada Pagi Ini

Gubernur Jenderal Australia menjadikan pertemuan dengan Jokowi sebagai bagian rangkaian untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

14 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

15 jam lalu

PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas

PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi dalam acara Rakernas IV. Djarot Saiful Hidayat mengungkap alasannya.

Baca Selengkapnya

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

17 jam lalu

Kriteria Peserta BPJS Kesehatan yang Tidak Bisa Naik Kelas Rawat Inap

BPJS Kesehatan diubah menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Ini daftar peserta BPJS Kesehatan yang tidak bisa naik kelas rawat inap.

Baca Selengkapnya

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

17 jam lalu

Pesan Jokowi saat Terima Pengurus GP Ansor di Istana

Sejumlah topik dibahas dalam pertemuan Jokowi dan GP Ansor.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

20 jam lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

21 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

21 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya