TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir, banjir menjadi salah satu bencana yang mendominasi di Tanah Air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mencatat sepanjang 2020, Indonesia telah mengalami 2.900 kali bencana alam.

Basuki menyoroti bencana banjir telah melanda berbagai wilayah di Indonesia sejak awal tahun 2021 ini. Sejumlah banjir yang menimbulkan dampak kerusakan signifikan itu di antaranya adalah yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, Kota Manado, Halmahera Utara, Kota Banjarmasin, dan Kota Semarang.

"Ini ternyata didominasi bencana hidrometeorologi, dengan bencana banjir sebanyak 1.065 kali," kata Basuki dalam pembukaan di Webinar Nasional Dewan Sumber Daya Air (SDA) bertajuk "Kenapa Banjir?”, yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah, pada Kamis, 18 Februari 2021.

Dalam pernyataannya yang ditayangkan di YouTube Kementerian PUPR itu, Basuki menyebutkan jumlah bencana banjir tersebut setara dengan 36 persen lebih dari total bencana yang terjadi. Akibatnya, 370 orang meninggal dunia dan 40 ribu unit rumah rusak. Termasuk, beberapa fasilitas publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Sementara sepanjang 2021 saja, sudah ada 200 kejadian banjir di berbagai daerah. Korban meninggal dunia mencapai 140 orang dan 750 orang lainnya luka-luka.

Informasi ini disampaikan Basuki beberapa saat sebelum banjir menerjang sejumlah titik di Jakarta pada Sabtu, 20 Februari 2021. Dalam kejadian ini, beberapa ruas jalan lumpuh, termasuk jalan tol yang ikut terdampak. Tak hanya itu, listrik pun dipadamkan di sejumlah daerah yang tergenang banjir.

<!--more-->

Lebih jauh, Basuki memaparkan, upaya mengatasi banjir masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja. "Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain,” ucapnya.

Ia lalu mencontohkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. “Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Meski penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu, menurut Basuki, tapi cara ini memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. “Ketika parameter rancangannya berubah atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal."

Oleh karena itu, kata Basuki, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu visi dan tujuan bersama. “Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk, maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai,” katanya.

Berdasarkan kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), salah satu penyebab banjir adalah curah hujan ekstrem. Tapi, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga jadi salah satu pemicu bencana banjir belakangan ini.

Bahkan, kata Basuki, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun juga menyebut ada 14 juta hektare lahan kritis di Indonesia. Sehingga, kondisi ini juga mengancam kelestarian DAS dan kemampuan pemulihan lahan kritis yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan banjir. "Yang saat ini hanya sekitar 230 ribu hektare per tahun atau 1,66 persen (dari total lahan kritis)," kata dia.

Baca: Banjir Jakarta, Pemerintah Didesak Segera Evaluasi IMB dan Proyek Reklamasi