TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta masyarakat, operator, maupun petugas di lapangan untuk mewaspadai adanya potensi bencana alam yang akan berdampak pada terganggunya kelancaran sistem transportasi, seperti banjir dan tanah longsor.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksikan puncak musim hujan terjadi pada periode Januari-Februari 2021.

“Dengan adanya perkiraan curah hujan tinggi hingga beberapa minggu ke depan dan adanya potensi dampak banjir atau tanah longsor di beberapa wilayah diharapkan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Ditlantas Polda, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Dinas Perhubungan Daerah, serta instansi lain yang terkait dapat bersinergi dan berkoordinasi di lapangan untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang mungkin berdampak pada akses transportasi," ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Rabu 17 Februari 2021.

Saat ini 95 persen wilayah Indonesia tengah memasuki musim hujan sedangkan 5 persen sisanya masih mengalami musim kemarau.

Berdasarkan data cuaca berbasis dampak dari BMKG, Budi memerinci bahwa provinsi-provinsi yang terdampak banjir dalam status siaga adalah Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara wilayah selatan Indonesia berpotensi memiliki tekanan udara yang rendah sehingga bisa menjadi bibit badai tropis dan angin kencang.

<!--more-->

Mengingat ancaman tersebut, Budi meminta BBPJN menyiapkan alat berat di potensi lokasi dan perbaikan infrastruktur terdampak. Pun dengan BPTD yang diminta untuk menyediakan perlengkapan jalan sementara, VMS, dan Personel. Untuk Ditlantas Polda, diminta menyiapkan personel yang mengatur lalu lintas. Sedangkan Dinas Perhubungan Daerah diharapkan menyiagakan personel di lapangan.

"Sejauh ini telah disiapkan beberapa simulasi penanganan pengaturan arus lalu lintas bila terjadi bencana banjir dan tanah longsor di ruas jalan," ungkapnya.

Adapun simulasi yang dimaksud Kemenhub adalah Contra flow yaitu melakukan rekayasa lalu lintas lawan arus yang didukung dengan rambu-rambu pengaman; sistem buka tutup yang akan dilakukan melalui rekayasa lalu lintas buka tutup jalan jika terjadi bencana; pengalihan arus lalu lintas menuju jalur alternatif; dan melakukan pengamanan serta pengaturan lalu lintas oleh petugas.