Realisasi Bantuan Sosial Tunai Tahap I Capai 95 Persen

Senin, 15 Februari 2021 22:01 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) hadir dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) melalui PT Pos Indonesia (persero)

TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap pertama untuk periode Januari-April 2021 telah disalurkan sebanyak Rp2,7 triliun atau 95 persen dari total anggaran. Sebanyak 9,5 juta keluarga diklaim telah menerima manfaat.

Direktur Utama PT Pos Indonesia (persero) Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan bahwa BST tersebut telah didistribusikan ke 483 kota, 514 Kabupaten, 7094 Kecamatan, dan 83.447 desa. Dia juga mengatakan bahwa bansos tunai telah disalurkan termasuk ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

“PT Pos optimistis penyaluran BST tahap lanjutan ini dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah," katanya dalam keterangan resmi, Senin 15 Februari 2021.

Dia mengatakan hal itu akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, memperbanyak titik layanan, memperpanjang jam layanan, serta memperluas kerja sama komunitas di daerah. Saat ini perseroan memanfaatkan lebih dari 4.500 cabang kantor pos di seluruh Indonesia, sebagai titik pengambilan BST.

PT Pos Indonesia (Persero) juga telah menjalin koordinasi dengan pemerintah Daerah, RT, RW dan juga komunitas bekerjasama menyalurkan Bantuan Sosial Tunai ini. Petugas pos akan mendatangi langsung dan mengantar BST kepada Keluarga penerima manfaat.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Sosial menjalankan program bantuan sosial di tengah pandemi pada awal 2021. BST akan menyasar 10 juta masyarakat tidak mampu di 33 Provinsi di Indonesia.

Bansos Tunai tersebut akan dilaksanakan selama empat bulan dari januari hingga april 2021 dengan nilai sebesar Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga.

Adapun selain BST, pemerintah telah meluncurkan dua bantuan tunai lain, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Pemerintah telah menyiapkan anggaran di tahun 2021 sebesar Rp110 Triliun untuk bantuan sosial bagi seluruh penerima di 34 provinsi di Indonesia dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19 serta menggerakkan ekonomi nasional.

BACA: Sri Mulyani Sebut Tingkat Kemiskinan Tetap Satu Digit Karena Program Bansos

Berita terkait

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

1 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

3 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

3 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

4 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

5 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

5 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

5 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

5 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

5 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya