TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional diproyeksi mencapai Rp 627,9 triliun pada 5 Februari 2021. Angka tersebut naik dari proyeksi yang diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rabu, 3 Februari 2021, yang sebesar Rp 619 triliun.

Proyeksi teranyar anggaran PEN tersebut diunggah Sri Mulyani di akun @smindrawati pada Sabtu, 6 Februari 2021. "Tantangan Covid-19 masih sangat dinamis dan tidak pasti," ujarnya dalam unggahan tersebut.

Rincian alokasi anggaran PEN tersebut antara lain Rp 133,07 triliun untuk kesehatan, Rp 148,66 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 157,57 triliun untuk dukungan UMKM dan Korporasi, Rp 47,27 triliun untuk insentif usaha dan pajak, serta Rp 141,36 triliun program prioritas. Adapun defisit APBN 2021 dipatok di 5,7 persen.

Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut diperlukan lantaran pandemi Covid-19 melumpuhkan kegiatan masyarakat dan ekonomi. "APBN 2020 dan 2021 bekerja sangat keras menjadi instrumen counter cyclical melawan Covid-19, melindungi rakyat dan ekonomi serta memulihkannya," ujar dia.

Pada masa pagebluk ini, tutur dia, belanja meningkat pada saat penerimaan negara menghadapi tekanan. Namun, Sri Mulyani mengatakan APBN tidak bisa diam, bahkan harus menjadi instrumen penting yang diandalkan rakyat dan dunia usaha.

Dalam kondisi tersebut, dia mengajak semua pihak untuk melawan penyebaran Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan. Sehingga, kegiatan bisa kembali normal dan perekonomian segera pulih.
<!--more-->
"Mari kita ikut melawan penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan disiplin protokol kesehatan (3M - Memakai Masker - Menjaga Jarak - Mencuci tangan) agar kegiatan masyarakat dan perekonomian segera pulih kembali," tulisnya.

Sri Mulyani menjamin APBN akan terus menjaga dan dijaga untuk melindungi rakyat dan Indonesia dengan akuntabel dan tata kelola yang baik dan hati-hati.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Sri Mulyani: Anggaran Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Naik Jadi Rp 619 T