Warteg Terancam Tutup Akibat Pandemi, Kemenkeu Klaim Sudah Beri Bantuan Mikro

Sabtu, 30 Januari 2021 22:30 WIB

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu merespons pertanyaan mengenai banyaknya pengusaha warung tegal yang gulung tikar akibat pandemi. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, selama ini pemerintah sudah memiliki program untuk mendukung pengusaha mikro dan menengah.

"Beberapa program pemerintah diarahkan ke usaha mikro produktif," ujar Suahasil dalam webinar, Sabtu, 30 Januari 2021.

Sebelumnya, Komunitas Warteg Nusantara memperkirakan sekitar 50 persen atau 20 ribu warteg di Jabodetabek terancam gulung tikar di 2021. Hal tersebut disebabkan para pengusaha tersebut tidak mampu membayar atau emperpanjang sewa tempat akibat pandemi.

Tahun lalu, tutur Suahasil, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah menyalurkan Bantuan Presiden Produktif untuk memperkuat permodalan dan arus kas sehari-hari pengusaha mikro.

"Ada 12 juta penerima manfaat, kami salurkan lewat perbankan, jadi harus memiliki rekening bank," ujar dia. Di samping itu, ia mengatakan pemerintah juga memiliki program subsidi bunga kredit usaha mikro. Jadi, bunga kredit dari para pengusaha mikro dibayari APBN.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Di tahun ini, kata Suahasil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan tetap menjadi instrumen utama untuk memulihkan perekonomian. Pemerintah merancang program Pemulihan Ekonomi Nasional di 2021 dengan anggaran sekitar Rp 553,09 triliun.

Melalui program tersebut, pemerintah juga akan terus memberikan insentif pajak untuk UMKM dan korporasi melalui Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 22. "APBN akan bekerja maksimal menjaga kelangsungan hidup dunia usaha dan menjaga perlindungan sosial untuk rumah tangga," ujarnya.

Adapun pelaku usaha yang harus diperhatikan, menurut dia, adalah mulai dari yang paling mikro, menengah, dan besar. Sebab, ia mengatakan perusahaan besar, yaitu korporasi juga sekarang mengalami kesulitan.

Untuk itu, Kemenkeu memberikan dukungan dalam bentuk relaksasi dan keringanan pajak. "Supaya korporasi bisa bertahan dan ketika reformasi struktural kita masuk, intervensi kesehatan meningkatkan kepercayaan mereka bisa bekerja lagi, produksi barang lagi, menyerap tenaga kerja, membayarkan pendapatan pekerja dan sebagainya," ujarnya.

BACA: Kemenkeu Beberkan Rancangan Skema Pemajakan SWF Indonesia

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

1 hari lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

1 hari lalu

Turunnya Penerimaan Pajak Berdampak pada Defisit APBN

Jika penerimaan pajak terus anjlok di tengah melesatnya belanja negara, defisit APBN bisa membengkak.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

6 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

6 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

6 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

6 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

6 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

7 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya