TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai utang pemerintah masih cukup aman jika dilihat dari rasio terhadap produk domestik bruto.

"Rasio utang kita per Desember 2020 masih di bawah 40 persen. Sangat jauh dibandingkan negara-negara G20 lainnya," kata Piter saat dihubungi Senin, 18 Desember 2020.

Bahkan, rasio utang pemerintah masih sangat rendah dibanding banyak negara ASEAN.

Dia juga melihat utang dari komposisinya. Menurutnya semakin besar utang domestik, semakin baik. Terlihat dari laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Desember 2020, 85,96 persen utang pemerintah adalah dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN.

Baca Juga: OJK Yakin Kredit Perbankan Tumbuh Sekitar 7,5 Persen pada 2021

Selain itu, utang luar negeri pemerintah juga dijaga dengan hati-hati. Kehati-hatian terlihat pada pertumbuhan utang yang hanya sekitar 3 persen, padahal defisit APBN mengalami lonjakan yang sangat besar.

"Defisit APBN naik dari sekitar 3 persen menjadi ebih dari 6 persen, artinya Naik sekitar 100 persen. Sementara utang luar negeri pemerintah hanya naik 3 persen," ujarnya.

Artinya, kata dia, pemerintah membiayai defisit lebih banyak dengan menerbitkan utang domestik yang sebagian besarnya dengan skema burden sharing bersama Bank Indonesia.

"Menurut saya utang pemerintah masih dalam batas yang cukup aman. pemerintah sudah melakukan upaya terbaik dalam mengelola utang dalam rangka menjaga APBN," kata dia.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp 6.074,56 triliun. Rasio utang pemerintah tersebut terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 38,68 persen.

"Secara nominal, posisi utang Pemerintah Pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu," kutip dari rilis APBN.

Peningkatan utang itu disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.