Pengusaha Tekstil Desak Pemerintah Evaluasi Perjanjian Dagang, Kenapa?

Jumat, 15 Januari 2021 05:02 WIB

Pekerja menyelesaikan produksi kain sarung di Pabrik Tekstil Kawasan Industri Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat 4 Januari 2019. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) pada tahun 2019 mencapai 15 miliar dollar AS atau naik 11 persen dibandingkan target pada tahun 2018. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

TEMPO.CO, Jakarta - Para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi pengusaha tekstil meminta pemerintah mengevaluasi setiap perjanjian dagang yang dilakukan dengan negara lain. Lantaran, sejumlah perjanjian dinilai telah merugikan bagi industri tekstil di Tanah Air.

"Kami bukan anti perjanjian dagang, tapi harus dihitung cermat," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 14 Januari 2021.

Ini adalah salah satu poin dalam 9 pernyataan sikap yang disampaikan pengusaha tekstil usai bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain APSyFI, permintaan ini juga disuarakan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI).

Redman mencontohkan kerja sama perdagangan bebas atau Free Trade Area (FTA) ASEAN-Cina. Menurut dia, ini adalah salah satu faktor yang membuat industri tekstil lokal mulai terpuruk.

Sebab, kegiatan impor bisa dilakukan dengan bea masuk 0 persen. Sehingga, industri lokal harus berhadapan langsung head to head dengan industri tekstil Cina.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Menurut Redma, kondisi ini kemudian membuat neraca perdagangan Indonesia Cina sekarang menjadi defisit. Dari semula yang sempat surplus.

Keluhan semacam ini sebenarnya juga disampaikan pengusaha sejak tahun lalu.
Kala itu, mereka mengeluhkan maraknya produk impor asal Cina, dan juga Turki, yang mengakibatkan serapan produk lokal terganggu.

Setelah produk tirai dan kain impor, kini giliran pasar karpet dan sajadah yang tergerus lantaran persaingan harga yang tak seimbang. Sekretaris Eksekutif API Rizal Tanzil Rakhman mengemukakan bahwa kenaikan impor karpet dan sajadah mencapai 25,2 persen setiap tahun sejak 2017.

“Sekarang utilisasi produsen karpet dan sajadah tersisa 40 persen, banyak yang telah mengurangi produksi dan pekerjanya karena kondisi ini ditambah dengan tekanan Covid-19,” ujar Rizal saat itu, dikutip dari Bisnis.com.

Dia lalu memaparkan bahwa produk karpet asal Cina biasanya masuk ke Indonesia dengan harga US$ 2,5 per kilogram, sedangkan produk asal Turki senilai US$ 1,3 per kg. Harga produk tekstil ini disebutnya lebih murah 40 persen dibandingkan dengan produk serupa yang diproduksi di dalam negeri.

Baca: Konsumsi Turun Selama Pandemi, Faisal Basri: Orang Tak Pernah Beli Baju Baru

Berita terkait

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

5 jam lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

6 jam lalu

Filipina Pastikan Belum Ada Kata Sepakat dengan Beijing soal Laut Cina Selatan

Filipina menyangkal klaim Beijing yang menyebut kedua negara telah mencapai kata sepakat terkait sengketa Laut Cina Selatan

Baca Selengkapnya

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

10 jam lalu

Cina Turun Tangan Pertemukan Fatah dan Hamas di Beijing

Pemerintah Cina turun tangan mempertemukan dua kelompok berseteru di Palestina yaitu Fatah dan Hamas

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

12 jam lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

1 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

1 hari lalu

Menlu Retno Setuju Upaya Bersama Berantas Judi Online: Ini Kejahatan Transnasional

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai penting penanganan judi online dapat diselesaikan secara bekerja sama.

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

1 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya