TEMPO.CO, Jakarta - Para guru honorer meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengeluarkan Keputusan Presiden atau Kepres mengenai rekrutmen Pegawai Negeri Sipil tanpa tes.

"Kami mohon kepada DPR Kepres PNS ini bisa disegerakan untuk kami. Mengingat waktu dan tenaga kami sudah terkuras habis, tetapi kami terancam dengan adanya PPPK," kata guru honorer dari Maluku Utara Nurlelah saat rapat virtual dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, 13 Januari 2021.

Menurutnya, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bukan merupakan solusi. Dia mengatakan telah mengabdi sejak lama, terutama untuk wilayah 3T(terdepan, terluar, tertinggal).

"Saya mohon sekali kepada pemerintah. Kami betul-betul menyeberangi laut untuk dapat mengajar. Kiranya pemerintah bisa memperhatikan kami di wilayah 3T. Karena kalau kami harus tes lagi, itu sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.

Guru honorer dari Sumatera Barat Refda Mulyani juga menuturkan guru honorer di Sumatera Barat sudah tidak dapat tempat di sekolah, karena penempatan CPNS tahun 2019 dan ditambah mutasi guru-guru PNS ke daerah.

"Kami mohon sekali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jangan kami dibuanga begitu saja. Saya sendiri sudah 23 tahun mengajar, jadi kami mohon sampaikan," kata Refda sambil menangis.

Guru honorer dari Jawa Tengah, Tinur Wulandari mengatakan saat ini adalah saat yang paling genting bagi guru honorer, ketika dibukanya wacana rekrutmen ASN sebanyak satu juta.

<!--more-->

"Keppres PNS harus segera didorong. Kami mohon bantuan kepada komisi X untuk segera mendorong Keppres PNS," ujar Tinur.

Dia menuturkan sejak 2019 dibuka CPNS, saat ini banyak laporan di Jawa Tengah kehilangan jam mengajar. Padahal para guru tersebut sebelumnya telah mengabdi 10 hingga 15 tahun. Karena itu, para guru honorer tersebut banyak yang harus rela keluar dari sekolah dan tidak ada harapan lagi untuk menjadi ASN.

Guru honorer dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhammad Syaiful Anam bercerita masih mendapatkan honor yang lebih rendah dari dibandingkan dengan kuli batu, buruh bangunan, dan tukang parkir. Padahal para guru honorer sudah mengabdi pada sekolah negeri selama puluhan tahun.

"Padahal dengan pendidikan kami yang minimal berijazah SMA dan banyak yang sudah S1 bahkan S2. Kami juga miris ketika kami bekerja di instansi pemerintahan dengan status pendidikan S1 kemudian punya honor yg miris dibawah dari tukang kuli bangunan, dan lain-lain," kata Syaiful.

Guru honorer dari DKI Jakarta Siti Arofah juga menyampaikan keluhannya dengan berlinang air mata. Siti yang sudah bekerja lebih dari 20 tahun di sekolah negeri berharap Jokowi segera mengeluarkan Kepres PNS tanpa tes.

"Karena kalau dengan PPPK, besok saya harus besaing dengan anak saya yang berumur 20 tahun. Maka mengharap untuk DPR menyampaikan kepada Presiden yang selama ini menjadi pemimpin yg disegani rakyat dan DPR yang dimanatkan mendengarkan amanat rakyat," ujar Siti.

Baca: Seleksi CPNS untuk Guru Tetap Di Buka di 2021, Tapi Terbatas

HENDARTYO HANGGI