TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menanggapi sikap pemerintah yang acap menggunakan istilah berbeda-beda saat menetapkan kebijakan terkait penanganan Covid-19. Faisal menilai pemerintah bersilat istilah seusai kebijakan baru, yakni pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM, diterapkan.

“Pemerintah lagi-lagi "bersilat istilah": PSBB (pembatasan sosial berskala besar), PSBB transisi, micro lockdown, dan terakhir PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat),” tutur Faisal melalui Twitter resmi pribadinya, Sabtu, 9 Januari 2021.

Baca Juga: Faisal Basri Kritik Istilah Gas Rem Penanganan Covid: Cermin Miskin Perencanaan

Faisal kemudian mempertanyakan penggunaan istilah yang gonta-ganti tersebut. “Apakah untuk menghindari "berskala besar" yang bertujuan menyelamatkan ekonomi?” ucapnya.

Pemerintah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021, yang diklaim berbeda dengan PSBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menyebutkan PPKM membatasi kegiatan masyarakat di titik-titik yang dianggap sebagai zona merah.

Penentuan zona merah ditetapkan atas berbagai indikator atau kriteria. Kriteria tersebut meliputi tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit arau BOR untuk ICU dan isolasi di atas rata-rata nasional.

Airlangga menerangkan pembatasan dilakukan dengan mengatur potensi kerumunan di sejumlah titik, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga tempat makan. Karena itu, pemerintah menetapkan kembali kapasitas maksimal, seperti di wilayah perkantoran sebesar 25 persen. Sementara sisanya, sebanyak 75 persen pekerja kantor harus bekerja dari rumah atau work from home.

Sedangkan pusat perbelanjaan seperti mal tetap beroperasi, namun jam pembukaannya dibatasi maksimal hingga pukul 19.00 WIB. Kapasitas pengunjung restoran pun ditetapkan maksimal 25 persen atau lebih kecil dari sebelumnya yang sebesar 50 persen.

Selama kebijakan PSBB diberlakukan, pemerintah juga menghentikan kegiatan sosial dan budaya serta menutup fasilitas umum. Adapun untuk transportasi, Airlangga mengatakan angkutan umum tetap akan melayani penumpang, baik dalam kota maupun antar-kota, tapi dengan kapasitas dan jam operasi yang akan ditentukan.

Untuk sektor-sektor esensial, Airlangga mengatakan seluruhnya tetap berjalan. Sektor esensial itu adalah kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, serta kebutuhan sehari-hari.

Sebelum PPKM muncul, pemerintah beberapa kali mengganti istilah pembatasan aktivitas. Pada April lalu, pemerintah pertama kali memunculkan istilah PSBB. Kemudian pada Juni, setelah penanganan Covid-19 diklaim membaik, pemerintah melonggarkan PSBB dengan PSBB transisi. Belum lama ini, pemerintah menerapkan PSBB mikro dengan pengetatan khusus di zona merah.