TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mempercepat realisasi jaminan perlindungan sosial pada kuartal I 2021. Percepatan dilakukan di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan efek pelemahan ekonomi.

"Kami mempercepat pengeluaran perlinsos (perlindungan sosial) untuk meningkatkan daya beli," ujar Deputi bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir saat dihubungi pada Kamis, 7 Januari 2021.

Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk program perlindungan sosial dalam APBN 2021 sebesar Rp 408,8 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk melanjutkan program perlindungan sosial 2020.

Program perlindungan sosial yang akan dikucurkan adalah program keluarga harapan. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) telah direncanakan menerima bantuan dengan anggaran total Rp 30,4 triliun.

Kemudian, pemerintah akan melanjutkan program sembako untuk 18,5 juta KPM.
Anggaran yang ditetapkan untuk program ini sebesar Rp 44,7 triliun.

<!--more-->

Lebih lanjut, pemerintah akan memberikan bantuan sosial tunai untuk 10 juta KPM dengan masing-masing penerima memperoleh bantuan Rp 200 ribu. Untuk periode Januari hingga Juni 2021, Kementerian Sosial menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun.

Selanjutnya, pemerintah melanjutkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini dikucurkan untuk 96,8 juta orang.

Lantas, pemerintah pun akan melanjutkan program Kartu Prakerja. Tahun lalu, sebanyak 5,6 juta orang telah menerima bantuan.

Iskandar mengatakan untuk menjaga daya beli, pemerintah juga mengakselerasi ekonomi digital melalui transaksi via daring. Kemudian, pemerintah akan mempercepat vaksinasi agar pemulihan di sisi kesehatan dan ekonomi cepat tercapai.

Iskandar mengatakan, dengan berbagai upaya strategis ini, negara tak akan terlalu sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal pertama. “Triwulan I tahun lalu kan growth-nya juga rendah. Jadi untuk dapat growth positif (tahun ini) seharusnya juga tidak sulit apalagi dengan kebijakan vaksin mulai disuntikkan,” ucapnya.

<!--more-->

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato optimistis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 tak akan terkontraksi meski pemerintah menerapkan PPKM di awal tahun. Menurut Airlangga, pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun nanti akan mencapai kisaran 5 persen seperti prediksi sebelumnya.

Sejumlah faktor, kata Airlangga, bakal menjadi pengungkit pemulihan ekonomi pada 2021. Beberapa pendorong ini meliputi naiknya manufacturing purchasing managers index atau indeks manajer pembelian menjadi 50,6 per November 2020 dari semula 47,8 pada Oktober 2020, peningkatan harga minyak sawit mentah menjadi 4.000 ringgit Malaysia atau tertinggi dalam 9 tahun terakhir, hingga melonjaknya harga nikel.

“Yang belum naik adalah BBM. Tapi karena kita banyak impor BBM, ini cukup menguntungkan untuk Indonesia. Dengan keyakinan ini, kita cukup optimistis,” tutur Airlangga.

Di saat yang sama, pasar saham dan sektor keuangan mengalami penguatan akibat efek proxy ekonomi di pasar global yang acap terjadi pada awal tahun. Kepercayaan pasar tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang masih perkasa di level 6.000, meski pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

Kendati laju IHSG sempat terpelincir di level 5.000 pada Rabu lalu, Airlangga menyebut posisinya kembali ke tingkat optimistis hingga 6.128 pada Kamis pagi, 7 Januari. Airlangga mengklaim kondisi ini terjadi setelah pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM.

BACA: Pemerintah Pakai Istilah PPKM, Apa Bedanya dengan PSBB?

FRANCISCA CHRISTY ROSANA