Didatangi Arief Yahya, Sandiaga Uno: Kami Mendapat Masukan Banyak Sekali

Kamis, 7 Januari 2021 02:09 WIB

Kekayaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berada pada posisi teratas di antara jajaran Kabinet Indonesia Maju. Tercatat harta milik Sandi mencapai Rp 5 Triliun, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI, pada 14 Agustus 2018. Jumlah tersebut didominasi oleh surat berharga sebesar Rp 4,7 Triliun. Dia tercatat memiliki utang Rp 340.028.135.379. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mendapat kunjungan spesial dari mantan Menparekraf Arief Yahya pada Rabu, 6 Januari 2021. Dalam kunjungan itu, Arief yang menjabat pada periode 2014 - 2019 membagikan tips mengembangkan dunia pariwisata kepada Sandiaga yang baru saja menjabat.

"Hari ini kami kedatangan tamu spesial. Saya dan mba Wamen Angela Tanoesoedibjo mendapat masukan banyak sekali khususnya di saat yang penuh tantangan ini," ujar Sandiaga seperti ditulis di instagram pribadinya, @sandiuno, pada Rabu, 6 Januari 2021.

Dalam kunjungan itu, Arief membagikan tiga tips agar Kemenparekraf dapat terus maju di tengah Pandemi Covid-19. Tips-tips tersebut Arief sebut sebagai Quick Wins Industri dan Kelembagaan.

"Petugas publik parekraf di Green Zone masuk dalam program vaksinasi tahap 1 (Januari - April 2021)," bunyi tips pertama Arif kepada Sandiaga.

Tips selanjutnya, Arief menyarankan agar seluruh hotel, restoran, dan rumah makan di Green Zone disertifikasi CHSE. CHSE adalah singkatan dari Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan). CHSE mulai diterapkan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sejak September 2020.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Tujuan dari CHSE untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter atau kluster baru selama masa pandemi.

Tips terakhir yang dibagikan oleh Arif adalah pemberian insentif pemerintah dan bantuan pemerintah kepada pelaku usaha. Menurut Arif, pariwisata merupakan inti dari ekonomi negara Indonesia. Sehingga, menurut Arif, solusi Quick Wins ini dirasa perlu segera dilakukan.

Menyikapi saran itu, Sandiaga mengatakan pihaknya menyambut dengan baik. Ia mengatakan masukan dari Arief membuatnya bisa tetap fokus mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Oleh karena itu, butuh kerjasama dari seluruh stakeholders, termasuk masyarakat. Hal utama yang paling simpel dan perlu dilakukan bersama adalah menjaga protokol kesehatan dengan baik," kata Sandiaga.

Baca: Pesan Wapres ke Sandiaga Agar Libatkan Pesantren di Sektor Pariwisata

M JULNIS FIRMANSYAH

Berita terkait

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

20 jam lalu

Bandara Adi Soemarmo Solo Turun Status dari Bandara Internasional Jadi Bandara Domestik, Ini Profilnya

Kemenhub tetapkan Bandara Adi Soemarmo turun status dari bandara internasional menjadi bandara domestik. Ini kekhawatiran Sandiaga Uno,

Baca Selengkapnya

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

2 hari lalu

Bandara Adi Soemarmo Turun Status, Sandiaga Uno: Ada Kekhawatiran Pariwisata Solo Turun

Bandara Adi Soemarmo turun status dari internasional ke domestik. Bagaimana nasib pariwisata di Solo? Ini tanggapan Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

3 hari lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

6 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

7 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

7 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

8 hari lalu

Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Dinilai Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana pemerintah memberlakukan penarikan iuran pariwisata di tiket pesawat dinilai berpotensi melanggar undang-undang.

Baca Selengkapnya

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

8 hari lalu

Tolak Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, Garuda Indonesia: Membebani Penumpang

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Saputra menyatakan tidak setuju terhadap rencana penerapan iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

9 hari lalu

Akan ada Pungutan untuk Dana Abadi Pariwisata? Ini Penjelasan Sandiaga

Jika dikenakan Rp1 ribu saja per penumpang pesawat untuk Dana Abadi pariwisata, pemerintah bisa mengantongi Rp80 miliar setahun.

Baca Selengkapnya

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

10 hari lalu

Overtourism di Kepulauan Canary Spanyol, Ribuan Orang Protes Tuntut Perubahan Model Pariwisata

Pengunjuk rasa percaya bahwa model pariwisata Kepulauan Canary tidak berkelanjutan dan harus diubah, merugikan penduduk lokal.

Baca Selengkapnya