Vaksinasi Butuh Dana Rp 73 T, Sri Mulyani: Harus Disediakan, Ini Kan Prioritas

Reporter

Editor

Rabu, 6 Januari 2021 18:13 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengestimasikan kebutuhan vaksinasi Covid-19 membutuhkan dana hingga Rp 73 triliun. Ia mengatakan anggaran vaksinasi gratis untuk masyarakat akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Pertanyaannya, apakah anggaran tersedia? Ya harus disediakan, dong. Ini kan prioritas. Kalau tidak punya? Ya pasti ada," ujar Sri Mulyani dalam konferensi video, Rabu, 6 Januari 2020.

Sri Mulyani mengatakan kementeriannya diberikan keleluasaan untuk merealokasi dan me-refocussing APBN 2021, utamanya untuk vaksinasi. Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, ada tiga hal yang akan menjadi penekanan pada tahun ini, yaitu penanganan Covid-19, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.

Berdasarkan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Sri Mulyani mengatakan pemerintah dapat melakukan perubahan atau realokasi dari anggaran, asalkan tidak menambah defisit. "Jadi tetap di 5,7 persen tapi komposisi akan diubah," ujar dia.

Advertising

Karena itu, ia mengatakan saat ini kementeriannya tengah mengidentifikasi kegiatan yang ada di UU APBN 2021 yang bisa direalokasi. Namun demikian, ia memastikan realokasi dan refocusing akan dilakukan secara hati-hati sehingga tidak mengganggu Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan membeli vaksin Corona dari sejumlah sumber, antara lain Sinovac, Novavax, Pfizer, Astrazeneca dan Covax. Sri Mulyani mengatakan saat ini rencana pembelian itu masih berproses.

Sri Mulyani berujar Kemenkeu terus mengikuti proses tersebut untuk memastikan kebutuhan belanja vaksin tersebut terpenuhi. "Artinya, saat Menkes harus memesan, memberikan down payment, memberi komitmen, kami memberikan jaminan bahwa itu (anggaran) ada."

Selain dari APBN 2021, Sri Mulyani mengatakan masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan alias SILPA tahun 2020 yang bisa digunakan menambah anggaran vaksinasi sebesar sekitar Rp 47 triliun.

Baca: Rencana PSBB Jawa Bali, Sri Mulyani: Kalau Tidak Dilakukan, Malah Getting Worse