TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil melansir capaian pengadaan tanah untuk mendukung Proyek Strategis Nasional atau PSN pada 2020.

"Sampai saat ini 42.658 hektar (lahan) untuk proyek strategis nasional telah dibebaskan," kata Sofyan dalam konferensi pers virtual di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo, Jakarta, Selasa, 5 Januari 2020.

BPN, kata dia, juga akan meluncurkan e-sertifikat atau sertifikat elektronik tanah pada 2021. Saat ini, kata dia, berbagai infrastruktur sedang disiapkan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan secara digital seperti validasi buku tanah, warkat, dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikat elektronik.

Sedangkan untuk meningkatkan investasi, Kementerian ATR/BPN terus mendorong penyediaan rencana detail tata ruang atau RDTR.

"RDTR saat ini juga berbasis elektronik. Seluruh RDTR yang baru wajib berbasis elektronik dan dipublikasi dalam sistem informasi geospasial tata ruang," ujarnya.

<!--more-->

Dengan demikian, menurut Sofyan, nanti semua tata ruang bisa diakses masyarakat. Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen melakukan pencegahan dan pemberantasan mafia tanah.

"Hal itu untuk menciptakan suasana yang kondusif di tengah masyarakat, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat," kata dia.

Baca: BPN Buat Produk Rencana Tata Ruang dalam Bentuk Platform Digital

hENDARTYO HANGGI