Sri Mulyani Sebut Perempuan Lebih Besar Menanggung Beban Pandemi Covid-19
Reporter
Francisca Christy Rosana
Editor
Martha Warta Silaban
Senin, 4 Januari 2021 21:21 WIB
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak pandemi Covid-19 bagi perempuan jauh lebih berat. Perempuan, khususnya kelompok tenaga kerja, dihadapkan pada beban ganda selama di bekerja dari rumah alias work from home (WFH).
“Mereka (perempuan) harus menghadapi WFH dengan tetap mengurusi pekerjaan rumah, membantu anak-anak sekolah melalui Internet. Ini tidak pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Sri Mulyani dalam webinar bertajuk ‘Refleksi Awal Tahun 2021 Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia’, Senin, 4 Januari 2021.
Baca Juga: Investor Obligasi Didominasi Perempuan, Sri Mulyani: Negara Utangnya ke Ibu-ibu
Sri Mulyani pun menyebut tak sedikit perempuan kehilangan pekerjaan selama pagebluk, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM. Menyitir data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 623.407 pekerja perempuan dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja alias PHK.
Pekerja perempuan juga mengalami kesenjangan upah dengan pendapatan yang lebih sedikit. Padahal, kata dia, beban kerja yang ditanggung perempuan sama beratnya dengan laki-laki.
Selain itu, berdasarkan temuan global, tingkat kekerasan dalam rumah tangga pun melonjak. Akibatnya, banyak perempuan menjadi korban. Permasalahan tersebut menyebabkan dampak pandemi Covid-19 tak hanya berimbas pada sisi kesejahteraan, tapi juga mental masyarakat.
Untuk mengatasi dampak Covid-19 yang asimetris, Sri Mulyani mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN telah didesain dengan manfaat yang lebih besar untuk perempuan. “Kalau dilihat dukungan yang diberikan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, secara langsung dan tidak langsung targetnya perempuan,” tutur dia.
Sri Mulyani menjelaskan lebih dari 90 persen bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) diterima oleh perempuan sebagai kepala keluarga. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 220,39 triliun untuk perlindungan sosial.
Di samping itu, bantuan permodalan UMKM melalui program Mekaar juga banyak dijalankan oleh perempuan. Di Indonesia, kata Sri Mulyani, 53,76 persen UMKM dimiliki oleh perempuan, yang 97 persen karyawannya juga merupakan perempuan.
