Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 5.858 Triliun per Oktober 2020

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 15 Desember 2020 11:09 WIB

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. Jokowi kembali bekerja setelah pemakaman Ibunda Sudjiatmi Notomihardjo. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tumbuh melambat pada akhir Oktober 2020. Posisi ULN Indonesia pada periode tersebut tercatat sebesar US$ 413,4 miliar atau sekitar Rp 5.858,29 triliun. Jumlah itu dengan asumsi kurs Rp 14.171 per dolar AS.

Utang luar negeri Indonesia tersebut terdiri dari utang sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar US$ 202,6 miliar dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar US$ 210,8 miliar.

"Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir Oktober 2020 tercatat sebesar 3,3 persen (year-on-year), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen (year-on-year), terutama dipengaruhi oleh perlambatan ULN Pemerintah," ujar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Desember 2020.

Pada Oktober 2020 utang luar negeri pemerintah tercatat sebesar US$ 199,8 miliar atau tumbuh 0,3 persen secara tahunan, menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada September 2020 sebesar 1,6 persen secara tahunan.

Perlambatan pertumbuhan ini, menurut Erwin, dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman luar negeri Pemerintah di tengah kembalinya aliran masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun. Di samping itu, persepsi positif investor yang tetap terjaga terhadap prospek perbaikan perekonomian domestik.

Advertising
Advertising

"ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas termasuk untuk menangani pandemi Covid-19 dan pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," kata Erwin.

Program tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, 23,8 persen dari total ULN Pemerintah; sektor konstruksi 16,6 persen; sektor jasa pendidikan 16,5 persen; sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8 persen; serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,4 persen.

Berbeda dengan utang pemerintah, utang swasta tumbuh sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Pertumbuhan utang luar negeri swasta pada akhir Oktober 2020 tercatat 6,4 persen secara tahunan, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,1 persen secara tahunan.

Perkembangan tersebut, kata Erwin, didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) sebesar 0,1 persen secara tahunan, setelah mencatat kontraksi 0,9 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) relatif stabil sebesar 8,3 persen.

Berdasarkan sektornya, utang luar negeri terbesar dengan pangsa mencapai 77,4 persen dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan.

Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia USD 408,5 Miliar pada Triwulan III 2020

CAESAR AKBAR

Berita terkait

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

1 jam lalu

Kenaikan BI Rate Berpotensi Tekan Penyaluran Kredit

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6,25 persen bisa berdampak pada penyaluran kredit.

Baca Selengkapnya

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

3 jam lalu

BI Perluas Cakupan Sektor Prioritas KLM untuk Dukung Pertumbuhan Kredit

BI mempersiapkan perluasan cakupan sektor prioritas Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

16 jam lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

1 hari lalu

BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini

BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

3 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

3 hari lalu

Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi

Zulhas percaya BI sebagai otoritas yang memiliki kewenangan akan mengatur kebijakan nilai tukar rupiah dengan baik di tengah gejolak geopolitik.

Baca Selengkapnya

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

3 hari lalu

Sehari Usai BI Rate Naik, Dolar AS Menguat dan Rupiah Lesu ke Level Rp 16.187

Nilai tukar rupiah ditutup melemah 32 poin ke level Rp 16.187 per dolar AS dalam perdagangan hari ini.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

3 hari lalu

Pengamat Sebut Kenaikan BI Rate hanya Jangka Pendek, Faktor Eksternal Lebih Dominan

BI menaikkan BI Rate menjadi 6,25 persen berdasarkan hasil rapat dewan Gubernur BI yang diumumkan pada Rabu, 24 April 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

3 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya