TEMPO.CO, Jakarta - Realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga Semester I 2020 telah mencapai Rp 421,5 triliun. Dalam lima tahun terakhir, angka tersebut tercatat sebagai yang tertinggi untuk periode yang sama. Dari total Rp 421,5 triliun itu, realisasi penerbitan SBN netto Rp 430,4 triliun dan realisasi pinjaman neto negatif Rp 8,9 triliun.
"Realisasi pembiayaan utang tetap dilakukan secara hati-hati, kami berharap Indonesia bisa menjaga kredibilitas sehingga bisa mendapat keyakinan dan dapat penurunan yield," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 9 Juli 2020.
Sri Mulyani mengatakan langkah-langkah yang diambil pemerintah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga, dapat memberikan keyakinan yang lebih baik, serta memperoleh kepastian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Merujuk kepada data di paparan Sri Mulyani pada rapat tersebut, tercatat realisasi pembiayaan utang pada Semester I 2016 adalah sebesar Rp 278,1 triliun. Pada 2017, realisasi pembiayaan utang turun jadi Rp 207,8 triliun.
Pada Semester I 2018, realisasi pembiayaan utang pemerintah lebih rendah dari sebelumnya, yaitu pada angka Rp 180,2 triliun. Adapun pada periode yang sama tahun 2019, realisasi pembiayaan utangnya Rp 181,2 triliun.
Pembiayaan utang pada tahun ini, kata Sri Mulyani, adalah bentuk kebijakan kebijakan countercyclical yang dilaksanakan secara prudent untuk mendukung penanganan Covid-19. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, APBN 2020 diprediksi akan defisit Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen PDB untuk keseluruhan tahun.
