TEMPO.CO, Jakarta - Bank Pembangunan Asia atau ADB telah menyetujui memberikan utang berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta ke Indonesia. Pinjaman sekitar Rp 7 triliun (asumsi kurs Rp 14.109 per dolar AS) itu digelontorkan untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia dalam memperluas akses keuangan bagi UMKM serta kelompok marjinal.

Spesialis Sektor Keuangan ADB untuk Asia Tenggara Poornima Jayawardana mengatakan utang ini sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan Indonesia di tengah pandemi Covid-19. “Inklusi keuangan berperan penting dalam pemulihan Indonesia dari pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 Desember 2020.

ADB berharap utang ini akan menciptakan akses yang lebih setara dan efisien ke produk serta layanan keuangan untuk tiap warga negara. Program promosi inklusi keuangan yang inovatif juga diyakini akan membantu pemerintah memantau inklusi keuangan dengan lebih baik.

Selain itu pemerintah bisa terbantu meningkatkan infrastruktur pembayaran, serta memperkuat kerangka regulasi bagi layanan keuangan digital, privasi data, perlindungan konsumen, dan literasi keuangan.

Program ini juga akan membantu membangun sektor layanan keuangan yang lebih inklusif sehingga mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta menunjang pembangunan berkelanjutan jangka panjang Indonesia.

<!--more-->

Lebih jauh, Poorima menuturkan dukungan reformasi dari program ini menghasilkan kebijakan dan teknologi yang mendorong inovasi serta menambah inklusi keuangan dengan membuka akses ke produk dan layanan keuangan formal. “Meningkatkan kualitas layanan tersebut sekaligus menjangkau populasi yang lebih luas dan belum sepenuhnya terlayani,” ujarnya.

Sebelumnya, survei nasional inklusi keuangan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif menunjukkan bahwa persentase orang dewasa di Indonesia yang memiliki rekening bank meningkat dari 35 persen pada 2016 menjadi 56 persen pada 2018. Walau ada kemajuan, Indonesia dinilai masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Oleh sebab itu, penyediaan layanan keuangan di Indonesia merupakan tantangan bagi negara yang memiliki keragaman geografis dan budaya serta perbedaan yang signifikan untuk akses ke produk-produk keuangan antardaerah dan antarkelompok.

Terlebih lagi, pandemi Covid-19 turut memperburuk situasi finansial karena masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan tidak memiliki tabungan atau akses ke pinjaman untuk bertahan di tengah kemerosotan ekonomi. ADB dalam hal ini mendukung pemerintah untuk meningkatkan jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan layanan keuangan dari lembaga keuangan formal yaitu 76 persen pada 2019 menjadi 90 persen pada 2022.

ANTARA

Baca: Terancam Pailit, Pengembang Meikarta Tunda Bayar Bunga Utang Rp 306,6 Miliar