TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengunggah videonya sedang bermain dayung alias paddling. Sembari menikmati suasana laut, Susi menyindir pihak-pihak yang menganggap dia keliru soal kebijakan larangan ekspor benih bening lobster.

“Pagi, matahari cerah sekali. Sayang tadi pagi saya cuma dengar Susi keliru, Susi keliru, Susi keliru. Susi keliru apanya?” tutur Susi melalui rekaman video yang dibagikan di akun Twitter @susipudjiastuti, Sabtu, 5 Desember 2020.

Susi mengungkapkan kalimat yang sama selama beberapa kali. “Apa urusannya yang keliru? Coba apa?” katanya.

Menurut Susi, saat menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, dirinya telah mempersilakan masyarakat melayangkan tuntutan terhadap kebijakan larangan ekspor benur. Bila terdapat pihak yang keberatan, Susi pun mengungkapkan semestinya mereka sudah sejak dulu mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, menurut Susi, selama lima tahun, hanya ada satu pengusaha yang menyampaikan gugatannya. “Ada satu perusahaan yang menuntut Rp 1 triliun, tapi oleh pengacara menteri, waktu itu Pak Jaksa Agung, enggak berhasil,” ucap Susi.

Susi menegaskan, kini ia bukan pejabat lagi. Dengan begitu, kebijakan-kebijakannya yang keliru pun semestinya sudah diganti.

“Wong sudah diganti semua yang keliru, mestinya kan jadi benar. Keliru diganti, masa keliru lagi?” kata Susi.

Dalam konferensi pers dengan wartawan kemarin, Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Prabowo Subianto, menyatakan sangat mendukung kebijakan budi daya dan ekspor lobster. Sebab, Indonesia punya potensi produk kelautan yang sangat besar.

<!--more-->

Dia lantas menilai kebijakan Susi Pudjiastuti saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melarang ekspor benih lobster tidak tepat. "Sangat setuju (budi daya dan ekspor lobster). Kami mau Indonesia jadi superpower, adikuasa kelautan. Masak kita serahkan kepada Vietnam, saya enggak rela, saya enggak setuju," ujar Hashim.

Hashim mengatakan pelarangan budi daya dan ekspor justru banyak merugikan nelayan. Ia mengklaim dapat masukan dari para pakar. Menurut Hashim, saat Susi menjabat, banyak nelayan ditangkap dan usaha budi daya tutup. Misalnya, Jawa Barat , Jawa Timur, NTT, NTB.

Saat Susi digantikan oleh Edhy Prabowo, Hashim pun mengakui menjadi salah satu pengusul agar menteri baru membuka keran budi daya dan ekspor lobster.

"Kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya'," ujar Hashim.

Ia meminta agar tidak ada monopoli dalam hal ekspor lobster tersebut. Kalau perlu, ujar Hashim, izin budi daya dan ekspor diberikan kepada seratus perusahaan, kelompok tani, hingga koperasi. "Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, dan kami tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan," tutur Hashim.

Keran ekspor benur dibuka Edhy Prabowo--Menteri KKP non-aktif--pada 4 Mei 2020 lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Penerbitan aturan ini menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, mengajukan izin untuk budi daya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapatkan surat penetapan budidaya lobster. Namun, belum mendapat izin ekspor benih lobster.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

Baca: Ketika Prabowo Subianto Sebut Angkat Edhy Prabowo dari Selokan 25 Tahun Lalu