Pengusaha Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) didampingi pengacara Hotman Paris saat menghadiri konferensi pers terkait pemberitaan ekspor benur lobster di kawasan Pluit, Jakarta, Jumat, 4 desember 2020. Keterangan pers untuk mengklarifikasi terkait ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo sewaktu menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh KPK. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris PT Bima Sakti Mutiara yang juga adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, siap apabila dipanggil untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus ekspor benur yang menjerat bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
"Tentu, tentu, kalau dipanggil akan kami penuhi, kami tidak ada masalah," ujar adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu dalam konferensi pers di Jakarta Utara, Jumat, 4 Desember 2020.
Namun, kuasa hukum Hashim, Hotman Paris Hutapea, meyakini KPK hanya akan memanggil pihak-pihak yang terkait dan apabila ada bukti petunjuk keterkaitan.
"Bukti petunjuk ikut main di bisnis ekspor dan ikut sebagai penyogok atau mengetahui, atau membantu menyogok," tutur Hotman.
Ia memastikan kliennya sama sekali tidak terkait dengan dugaan suap yang menjerat Edhy Prabowo dan sejumlah tersangka lainnya. "Gimana menyogok orang izin ekspornya belum ada."
Namun demikian, dari segi hukum, ia memastikan akan menghormati kewenangan dari KPK. "Tapi tak ada alasan untuk memanggil sebagai saksi, tidak ada kaitan apa pun." <!--more--> Hotman sebelumnya menyampaikan bahwa perusahaan kliennya sudah mendapat surat ketetapan budidaya lobster, namun belum mengantongi izin ekspor benur lobster.
Ia berujar izin ekspor itu masih menunggu empat sertifikat yang perlu dipenuhi, antara lain surat keterangan telah melakukan pembudidayaan lobster bagi eksportir yang belum dapat, sertifikat instalasi karantina ikan, sertifikat cara pembibitan yang baik, serta surat penetapan waktu pengeluaran. "Jadi 4 kelengkapan surat izin ekspor dia belum dapat."
Karena itu, hingga kini, Hotman mengatakan perusahaan kliennya tidak pernah melakukan ekspor dan tidak melakukan praktik menyogok untuk mendapatkan izin-izin tersebut.
"Justru di situlah yang sangat disesalkan oleh Ibu Sarah ini apa lagi bapaknya, dia sebagai keponakannya Prabowo (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) justru mendapat diskriminasi karena orang lain sudah dapat izin ekspor dia belum dapat ."
