TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menganggarkan Rp 408,8 triliun dari APBN 2021 untuk program perlindungan sosial atau bantuan sosial atau bansos untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan anggaran untuk bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) akan segera dicairkan pada awal 2021.

"Anggaran untuk bansos Rp 408,8 triliun. Untuk perlindungan sosial dilakukan pada Januari 2021, belanja modal juga seluruh kementerian dan lembaga sudah bisa lakukan procurement secepat mungkin," ungkap Sri Mulyani dalam siaran pers seperti dikutip, Jumat, 4 Desember 2020.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Rp 408,8 triliun disiapkan untuk melanjutkan bantuan sosial (bansos), reformasi secara bertahap, dan juga penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar belanja segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan seperti diungkapkan dalam siaran pers Kementerian Sosial RI pada 25 November 2020.

"Agar belanja masyarakat meningkat agar konsumsi masyarakat meningkat sehingga juga menggerakkan ekonomi di lapisan bawah," kata Jokowi.

Beberapa program bansos yang sudah dilaksanakan pemerintah selama periode pandemi Covid-19, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Presiden Usaha Mikro atau bantuan tunai langsung (BLT) UMKM, serta bantuan subsidi upah (karyawan, guru honorer, dan guru madrasah).
<!--more-->
Menteri Sosial Juliari P. Batubara siap melaksanakan instruksi presiden dengan memperluas penerima bansos pada 2021. "Kementerian Sosial siap menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Penanganan dampak pandemi salah satunya dilakukan Kemensos melalui bantuan sosial reguler," ujarnya.

Juliari menyebutkan pagu anggaran Kemensos ditetapkan sebesar Rp 98,817 triliun pada 2021, di mana Rp 91 triliun merupakan anggaran untuk bantuan sosial.

Program bansos yang dilakukan Kemensos, antara lain PHK dan Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pencairan bantuan pun yang awalnya diberikan setiap tiga bulan akan menjadi setiap bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berikut daftar bansos/BLT yang dilanjutkan pada 2021:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Kepesertaan PKH akan diperluas dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Anggaran PKH pada 2021 ditetapkan sebesar Rp 30,4 triliun.

2. Program Sembako/BPNT
Pada 2021, kepesertaan KPM ditetapkan sebesar 18.5 juta KPM. Dimana indeks Program Sembako/BPNT ditingkatkan dari Rp 150 ribu/KPM/bulan menjadi Rp 200 ribu/KPM/bulan. Anggaran Program Sembako/BPNT tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp 44,7 triliun.

3. Bansos Tunai
Kemensos akan melanjutkan Bansos Tunai untuk 10 juta KPM dengan indeks Rp 200 ribu/KPM pada 2021. Untuk periode Januari hingga Juni 2021, Kemensos menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun.

4. PBI-JKN
Pemerintah juga melanjutkan program PBI-JKN, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional untuk 96,8 juta jiwa.

5. Kartu Prakerja
Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan gelombang 11 Kartu Prakerja kemungkinan akan menjadi gelombang terakhir pada tahun ini.

Namun, pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2021, sehingga bagi masyarakat yang berminat bergabung dapat melakukan pendaftaran pada 2021.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penerima Program Kartu Prakerja hingga saat ini mencapai 5,9 juta orang dari total 43 juta pendaftar.

BISNIS

Baca juga: Alasan Sri Mulyani Yakin Anggaran Bansos Terserap 100 di Akhir Tahun