Alasan Sri Mulyani Yakin Anggaran Bansos Terserap 100 di Akhir Tahun

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran perlindungan sosial pada program (Pemulihan Ekonomi Nasional) PEN yang telah terealisasi adalah sebesar Rp207,8 triliun atau sebesar 88,9 persen dari total Rp234,33 triliun.

    "Sampai dengan Desember 100 persen bisa terealisir karena masyarakat yang membutuhkan masih akan mendapat bantuan dari pemerintah, seperti dalam bentuk PKH, kartu sembako, BLT, dana desa, Kartu Prakerja, diskon listrik, bantuan beras, subsidi gaji, dan kuota internet," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin 30 November 2020. 

    Untuk tahun depan, kata Sri Mulyani, pemerintah akan tetap menjalankan program perlindungan sosial. Program ini akan tetap menjadi bantalan sosial dikarenakan proses vaksinasi masih membutuhkan waktu.

    "Ini diharapkan bisa membantu masyarakat kita dari dampak pandemi Covid-19 dengan adanya bantuan pemerintah," jelasnya.

    Sri Mulyani sebelumnya menyatakan bahwa program perlindungan sosial dalam program PEN tersebut ampuh menahan laju kemiskinan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tingkat kemiskinan pun berhasil ditekan di bawah angka 10.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Fatwa MUI Nyatakan Vaksin Covid-19 Sinovac Berstatus Halal, Ini Alasannya

    Keputusan halal untuk vaksin Covid-19 itu diambil setelah sejumlah pengamatan di fasilitas Sinovac berikut pengawasan proses pembuatan secara rinci.