Ekonom Minta Jokowi Pilih Menteri yang Tak Kecut Setop Ekspor Lobster

Rabu, 2 Desember 2020 15:45 WIB

Ilustrasi lobster. Pixabay

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menyarankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memilih Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo yang memprioritaskan budi daya komoditas maritim, termasuk lobster.

“Jangan ada ekspor benih lobster. Masalahnya, ada tantangan bagaimana membudidayakan benur menjadi lobster,” ujar Rusli saat dihubungi pada Rabu, 2 Desember 2020.

Menurut Rusli, pembukaan ekspor benur tidak akan memberikan nilai tambah bagi nelayan. Dia menjelaskan, harga lobster dewasa memiliki nilai jual lebih tinggi dibandingkan dengan benur. Bila harga benur per ekor dijual dengan nilai ribuan atau belasan ribu, lobster dewasa dapat dipasarkan dengan harga ratusan ribu rupiah.

Dari perhitungan tersebut, hasil ekspor komoditas dalam bentuk lobster dewasa digadang-gadang akan lebih meningkatkan potensi pendapatan nelayan serta pembudi daya.

Rusli yakin, bila budi daya berhasil, komoditas lobster akan berkontribusi meningkatkan indeks nilai tukar nelayan dan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia mengalahkan negara lain, seperti Vietnam.

Advertising
Advertising

“Lobster di Indonesia semakin banyak, panen juga makin meningkat,” katanya.

<!--more-->

Namun, Rusli mengatakan program budi daya membutuhkan persiapan dan integrasi dari sisi hulu hingga hilir. Karenanya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas. Pemerintah pun diminta menyusun mitigasi risiko bila terdapat kegagalan yang dialami nelayan.

“Agar risiko berkurang, misalnya harus ada asuransi,” katanya. Hal yang sama, kata dia, perlu dilakukan untuk komoditas lain selain lobster.

Di sisi lain, Rusli menyatakan tata-kelola dalam sistem izin usaha perikanan di KKP harus diperbaiki. Imbauan ini merujuk pada dugaan monopoli perusahaan pengiriman benih lobster yang tengah diteliti Pengawas Persaingan Usaha.

“Sehingga fairness dalam berbisnis akan berusaha terwjud,” ucapnya.

Edhy Prabowo dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 November 2020. Edhy diduga melakukan tindak korupsi terkait izin usaha perikanan.

Baca: KPPU Panggil 40 Eksportir Lobster Sebelum Putuskan Kelanjutan Perkara Monopoli

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Berita terkait

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

4 jam lalu

Trenggono Akui Ekosistem Budi Daya Lobster Belum Terbentuk

Trenggono menjelaskan alasannya menggandeng negara tetangga, Vietnam untuk budi daya benih lobster. Trenggono telah membuka keran ekspor benur.

Baca Selengkapnya

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

4 jam lalu

Sebut Lobster Komoditas Unggul Indonesia, Trenggono Terimakasih ke Vietnam

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa setidaknya ada lima komoditas di sektor perikanan dan kelautan Tanah Air yang unggul. Ia menyebut lima komoditas itu di antaranya udang, rumput laut, tilapia, lobster, dan kepiting.

Baca Selengkapnya

Ministry of Marine Affairs and Fisheries Reopen Export of Lobsters Larvae for Vietnam

7 hari lalu

Ministry of Marine Affairs and Fisheries Reopen Export of Lobsters Larvae for Vietnam

Ministry of Marine Affairs and Fisheries has allowed the resumption of lobster larvae exports. The cultivation must be in Vietnam.

Baca Selengkapnya

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

7 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Demi Lobster Kawan Vietnam

8 hari lalu

Demi Lobster Kawan Vietnam

Pemerintah membuka kembali keran ekspor lobster dengan syarat para pengusaha membudidayakannya di sini atau di Vietnam-tujuan utama ekspor lobster.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

8 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

39 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

39 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

40 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

40 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya