TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut perlunya kebijakan yang tepat untuk mendorong eksplorasi minyak dan gas di Tanah Air. "Kita sudah tidak bisa mengandalkan produksi yang ada saat ini, kita perlu menyiapkan strategi baru," ujar dia dalam acara 2020 International Convention on Indonesia Upstream Oil and Gas, Rabu, 2 November 2020.

Ia menilai SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) perlu didorong untuk terus melanjutkan eksplorasi, meskipun kondisi saat ini tidak mudah mengingat harga minyak dunia belum pulih dengan cepat. "Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan dukungan dari pemerintah," ujarnya.

Sektor hulu migas, ujar dia, termasuk sektor yang terpukul dengan adanya pandemi Covid-19. Permintaan migas global menurun secara signifikan, sementara sisi suplai juga mengalami tekanan akibat beberapa faktor.

Selama pandemi, tuturnya, harga minyak berfluktuasi secara dramatis bahkan sempat menyentuh titik negatif meski hanya untuk dua hari. "Hal ini menunjukkan betapa menantang dan luar biasanya situasi yang sedang kita hadapi saat ini, termasuk dalam industri migas," kata Sri Mulyani.

Terlepas dari tantangan yang dihadapi saat ini, ia melihat sektor hulu migas Indonesia sebenarnya sudah berjuang cukup lama untuk menahan laju penurunan produksi. Terkait dengan hal ini, menurut dia, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan baik untuk menggairahkan eksplorasi baru maupun untuk optimalisasi cadangan yang sudah ditemukan.

<!--more-->

Terkait dengan produksi saat ini, Sri Mulyani mengingatkan industri hulu migas untuk menjaga efisiensi. Kebutuhan akan efisiensi ini semakin meningkat karena ke depan energi migas akan berkompetisi dengan energi terbarukan. "Supaya tetap relevan, industri hulu migas harus bisa efisien," ujarnya.

Dari sisi kebijakan, kata dia, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri hulu migas. Melalui Undang-undang Cipta Kerja, misalnya, pemerintah mengupayakan penyederhanaan dan efisiensi birokrasi untuk mendukung semua industri di Indonesia.

Melalui beleid sapu jagad ini juga, pemerintah menurunkan pajak penghasilan dari 25 persen menjadi 22 persen atau 20 persen dalam dua tahun ke depan. Sri Mulyani berujar bahwa pemerintah juga menyediakan pembebasan PPN dan bea masuk serta berbagai fasilitas lainnya untuk zona ekonomi khusus.

"Kami menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk mendukung seluruh siklus bisnis industri hulu migas, mulai dari eksplorasi sampai produksi," ujar dia.

Ke depannya, ia meyakini industri hulu migas akan tetap memainkan peran strategis meskipun pemerintah juga giat mengembangkan energi terbarukan. menurut dia, kontribusi energi dari hulu migas sangat dibutuhkan untuk mendukung cita-cita Indonesia mencapai ekonomi negara berpenghasilan tinggi.

Baca: Sri Mulyani: Jokowi Minta Implementasi APBN 2021 Dilaksanakan Sejak Awal Januari

CAESAR AKBAR