TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 bakal dilaksanakan sesegera mungkin. Sehingga, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan sejak awal bulan 2021.
"Presiden Jokowi telah menegaskan agar langkah-langkah implementasi APBN 2021 harus dapat dilaksanakan sejak awal Januari 2021," ujar Sri mulyani dalam unggahannya di akun Instagram @smindrawati, Rabu, 2 Desember 2020.
Ia berujar Dokumen Anggaran (DIPA) untuk 2021 telah diserahkan lebih awal pada 25 November lalu. Sehingga, ia meyakini pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sesegera mungkin di akhir tahun ini.
Alokasi belanja pada APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun, ujar dia, bakal diutamakan untuk melanjutkan program penanganan Covid-19, seperti perlindungan sosial, vaksinasi, dan bantuan untuk sektoral serta pemda dalam pemulihan dampak pandemi. APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara yang diharapkan mengembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN.
Sri Mulyani memastikan pemerintah juga akan memfokuskan pengelolaan pembiayaan secara pruden termasuk tetap mendukung restrukturisasi BUMN, peningkatan akses untuk permodalan UMKM dan usaha ultra mikro (UMi), serta dukungan terhadap Pendidikan.
"Mari kita awasi pengelolaan APBN kita agar efektif, akuntabel, tidak dikorupsi, dan fokus pada manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat," tulis Sri Mulyani.
Baca: Inflasi November 0,28 Persen, Sri Mulyani: Sangat Rendah dalam 6 Tahun Terakhir
CAESAR AKBAR
