TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, enggan berkomentar soal penangkapan Menteri KKP Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Susi memilih tidak menanggapinya meski isu ekspor benih bening lobster yang diduga menjerat Edhy kerap ia kritik.

"Tidak tahu," kata Susi saat dihubungi Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Edhy Prabowo ditangkap lembaga antirasuah pada Rabu dinihari, 25 November 2020. Edhy ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sepulang lawatan dari Amerika Serikat.

Dia diciduk bersama istri dan pejabat KKP. Penangkapan itu dilakukan pada pukul 01.23 WIB. KKP disebut-sebut menangkap Edhy terkait dengan dugaan ekspor benih lobster.

Edhy pertama kali mengungkapkan rencana membuka kembali keran ekspor benih lobster pada Desember 2019. Kebijakan itu menganulir aturan menteri sebelumnya, Susi, yang melarang komersialisasi BBL.

<!--more-->

Edhy mengatakan kebijakan ekspor BBL akan mendorong tingkat kesejahteraan nelayan. Pada 5 Mei 2020 atau lima bulan setelah rencana dikemukakan, Edhy mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

Aturan ini berisi ketentuan pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan yang menjadi payung hukum benih bening lobster. Sebulan kemudian, KKP menetapkan 31 nama perusahaan yang mengantongi izin ekspor.

“Kami ingin memfasilitasi masyarakat yang tadinya hidupnya terganggu dari menangkap benih lobster kini bisa hidup kembali," kata Edhy Juli lalu dalam rapat dengan DPR.

Kebijakan Edhy kemudian kontroversial. Susi Pudjiastuti menyayangkan rencana Edhy mengekspor benih lobster. Sebab, lobster yang diekspor saat sudah dewasa, bernilai ekonomi sangat tinggi. Itu alasannya mengekspor benih lobster sangat merugikan nelayan.

"Nelayan enggak boleh bodoh atau kita akan dirugikan kalau itu dibiarkan," kata Susi melalui Twitternya, Desember silam.

Baca: Suasana KKP Pasca-Laporan Penangkapan Edhy: Halaman Sepi, Gerbang Ditutup Rapat

FRANCISCA CHRISTY ROSANA