Sebelum Dikabarkan Ditangkap KPK, Edhy Prabowo Sering Kritik Susi Pudjiastuti

Rabu, 25 November 2020 07:59 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan baru, Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti dalam acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Oktober 2019. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu dini hari, 25 November 2020 atas dugaan korupsi ekspor benih lobster. Selama memimpin KKP, Edhy beberapa kali menyoroti kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Yang terbaru, Edhy Prabowo mengkritik kebijakan Susi Pudjiastuti saat duduk di pemerintahan lima tahun lalu. Edhy menilai kebijakan kementerian sebelumnya membuat para pelaku industri kelautan dan perikanan berhenti.

"Kalau kita lihat lima tahun lalu bagaimana industriawan kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu, dihadapkan antara sustainability, keberlangsungan dengan prosperity (kesejahteraan)," ujar Edhy dalam webinar, Kamis pekan lalu, 19 November 2020.

Padahal, menurut Edhy, bila dilihat secara bijak, dua kutub yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan bisa berjalan bersama-sama. Syaratnya, semua pihak tekun menganalisis peluang tersebut.

"Kalau kita melihat secara bijak, untuk apa kita bicara sustainability saja kalau prosperity tidak kita dapat? Sebaliknya, untuk apa kita mengejar prosperity kalau sustainability kita abaikan?" ujar Edhy Prabowo.

Advertising
Advertising

Ia lalu mencontohkan sejumlah kasus ketika orang mau membuka tambak selalu dihadapkan oleh perkara lahan dan keberlanjutan tanaman bakau. Padahal untuk menyejahterakan dan memberi pemasukan bagi rakyat, tidak perlu berhektare-hektare lahan. "Sementara kita lihat di lapangan banyak masyarakat yang memiliki tambak lebih dari 2 hektare di luar jawa, tapi produktifitasnya tidak lebih dari 1 ton," kata Edhy.

<!--more-->

Untuk itu, perlu ada kebijakan yang bisa meningkatkan produktivitas masyarakat meski di lahan yang terbatas. Dengan begitu, akan ada nilai tambah.

Oleh karena itu, Edhy meyakini bahwa sektor perikanan dan kelautan akan bisa menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Terlebih, banyak hal yang dulunya hanya sekadar diambil dari laut, rawa, maupun pantai, tapi sekarang sudah bisa dihasilkan sendiri dengan cara dipijah.

"Ini semua kalau sekadar jadi jargon dan hasil penelitian dan tidak dapat kita perbanyak, kita hanya bisa bangga di depan mata saja, tapi kita tidak bisa berbuat lebih banyak," tutur Edhy.

Kritik Edhy Prabowo juga pernah menyasar soal kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang sebelumnya dirilis oleh Susi Pudjiastuti. Jika dulu Susi Pudjiastuti menenggelamkan kapal pencuri ikan yang tertangkap, kini Edhy memilih untuk menghibahkannya kepada nelayan.

Menanggapi hal tersebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memilih untuk tidak berkomentar. "No comment," kata dia usai acara Gathering Pandu Laut di di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat petang, 15 November 2019.

Ketika ditanyakan kebijakan lain yang diubah oleh Menteri Edhy, Susi Pudjiastuti juga masih enggan mengomentarinya. Ia malah mengalihkan pembicaraan dengan mengajak pewarta untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. "Kalian enggak boleh bawa kresek-kresek, kalian harus dukung bawa tumbler jangan beli-beli mineral water (di boto)," ucapnya.

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI | FRANCISCA CHRISTY

Baca: Kelanjutan Penelitian Dugaan Monopoli Bisnis Benih Lobster Diputuskan Desember

Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

25 menit lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

52 menit lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

3 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

9 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

11 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

15 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

19 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya