TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah mengebut penyelesaian penyusunan 40 peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden yang menjadi aturan turunan Omnibus Law Undang-undang atau UU Cipta Kerja. Aturan turunan itu ditargetkan rampung akhir pekan ini.

“Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah agar segera dapat diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja supaya masyarakat dapat segera mengakses dan mengunduh draf RPP sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi RPP tersebut,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dalam keterangannya, Ahad, 15 November 2020.

Hingga akhir pekan lalu, terdapat 24 RPP yang telah selesai dibahas oleh seluruh kementerian dan lembaga. Sisanya masih dalam tahap sinkronisasi.

Susiwijono mengatakan pemerintah membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam penyusunan dan perumusan RPP dan rancangan Perpres turunan UU Cipta Kerja. Pemerintah menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja di Gedung Pos Besar Jakarta Pusat dan akses secara daring melalui uu-ciptakerja.go.id.

Menurut Susiwijono, pemerintah berharap penyediaan akses ini akan memudahkan masyarakat memberi masukan terhadap substansi dan materi aturan turunan dari undang-undang sapu jagat. Di samping menyediakan akses masukan penyusunan aturan turunan, pemerintah mengklaim bakal melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait bakal beleid tersebut di berbagai wilayah.

“Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat,” tutur Susiwijono. Dia berharap masyarakat memberikan masukan dan memahami lebih dahulu substansi aturna yang disusun. “Sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” katanya, mengimbuhkan.

Pengesahan UU Cipta Kerja memperoleh sejumlah penolakan dari elemen masyarakat. Kelompok masyarakat, utamanya buruh, menganggap beberapa klausul dalam UU ini mengurangi hak-hak pekerja.

Baca: Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Soal Aturan Turunan UU Cipta Kerja

FRANCISCA CHRISTY ROSANA