TEMPO.CO, Jakarta - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Dari total stimulus Rp695,2 triliun, sektor tersebut mendapat Rp123,46 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hingga 3 November, realisasinya mencapai 76 persen dari target atau senilai Rp93,48 triliun.

“Program yang dimulai bulan Juli ini, mengalami kenaikan sampai bulan September sudah 64,9 persen. Di November juga sudah meningkat,” katanya dalam webminar yang dikutip dari keterangan pers, Rabu 4 November 2020.

Bukan hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan presiden atau banpres produktif. Airlangga menjelaskan bahwa ini telah disalurkan kepada 9,2 juta pelaku usaha mikro dari target 12 juta UMKM. Realisasi penyalurannya sebesar Rp22,1 triliun dari Rp28,8 triliun (76,77 persen).

Guna mendorong percepatan pemulihan ekonomi lanjut Airlangga, pemerintah telah melakukan penempatan dana pada bank umum mitra. Hingga fase II per 23 Oktober, pemerintah telah menempatkan dana sebesar Rp47,5 triliun dengan total penyaluran kredit mencapai Rp 203,69 triliun.

<!--more-->

“Pemerintah juga telah memberikan penjaminan kredit modal kerja. Program ini bertujuan menunjang kebutuhan korporasi padat karya dan UMKM atas tambahan kredit modal kerja agar dapat kembali melakukan aktivitas secara maksimal selama masa pandemi,” jelasnya.

Di sisi lain, Undang-Undang Cipta Kerja diklaim Airlangga juga memberikan dampak positif bagi UMKM di Indonesia. Pasalnya, regulasi tersebut dibuat dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, dan pengurangan regulasi.

“Kemudahan berusaha ditandai dengan UMKM tidak perlu melakukan berbagai izin tapi cukup dengan melakukan pendaftaran,” ucapnya.

Baca: Airlangga Sebut Filosofi UU Cipta Kerja untuk Kurangi Kemiskinan