TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menggeser seluruh lapak usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) milik warga setempat yang berada di Pulau Komodo, Labuan Bajo, ke Pulau Rinca. Pemindahan dilakukan karena Pulau Komodo akan menjadi destinasi wisata super-premium.

“Semua UMKM yang selama ini menjual suvenir di Pulau Komodo akan dipindahkan ke Pulau Rinca,” tutur Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu saat dihubungi Tempo pada Selasa, 27 Oktober 2020.

Dalam rancangan pembangunannya, Pulau Komodo akan dibentuk sebagai destinasi berkonsep terbatas. Wisatawan yang berkunjung ke Pulau Komodo kelak akan dipatok tarif mencapai US$ 1.000. Kunjungan pun harus menggunakan kartu keanggotaan.

Pembatasan, tutur Marius, dilakukan supaya komodo dan satwa lainnya yang hidup di Taman Nasional Komodo berkembang biak secara liar. Sementara itu, Pulau Rinca akan difokuskan sebagai destinasi wisata masif.

“Di Pulau Rinca ada daerah yang terbuka. Dan kita hanya manfaatkan sebagian kecil dari seluruh lahan sehingga tidak mengganggu ekosistem,” tutur Marius.

<!--more-->

Pemerintah mengejar pembangunan destinasi wisata Labuan Bajo sebagai lokasi dihelatnya beberapa pertemuan internasional. Salah satunya G-20. Perhelatan itu direncanakan berlangsung pada 2023. Selain Pulau Komodo dan Pulau Rinca, Pulau Mori akan dibangun sebagai tempat berdirinya resor ekslusif.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah menyetop proyek pembangunan kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo yang digadang-gadang berkonsep Jurassic park. Proyek ini dikhawatirkan mengancam keutuhan ekosistem satwa endemis di Pulau Flores.

“Walhi mengecam segala bentuk pembangunan yang menghilangkan keaslian habitat komodo,” ujar Direktur Walhi NTT Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi.

Dia menduga pembangunan pariwisata premium akan berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup komodo. Sebab, TNK yang merupakan kawasan konservasi perlahan mulai disulap menjadi lokus pengembangan wisata premium.

“Langkah pemerintah saat ini telah membuktikan kekhawatiran bahwa pembangunan konservasi Pulau Rinca (salah satu pulau di TNK) akan lebih didominasi kepentingan pariwisata,” katanya.

Walhi juga mengecam masuknya kendaraan berat di dalam habitat komodo, yakni Pulau Rinca, yang fotonya beredar belakangan. Sebagai kawasan konservasi, kata Wulang, Pulau Rinca semestinya memerlukan pembangunan infrastruktur seperti yang direncanakan pemerintah.

Baca: Truk Proyek Bikin Viral, Komodo Tak Selalu Hidup di Pantai

FRANCISCA CHRISTY ROSANA