TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil Manggarai Barat berkali-kali menolak pembangunan kawasan Taman Nasional Komodo (TN Komodo) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sikap keberatan ini didasari oleh kegelisahan masyarakat terhadap ancaman kepunahan satwa endemis komodo di Pulau Flores.

“Pembangunan yang sifatnya ekspolitasi dan ekstraksi itu haram,” ucap Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Aloysius Suhartim Karya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 25 Oktober 2020.

Upaya penolakan tersebut disuarakan oleh kelompok masyarakat sejak lama. Dalam dua tahun ke belakang, misalnya, forum yang tergabung dalam Formapp sudah menyampaikan protesnya kepada pemerintah.

Berikut ini rekam perjalanan penolakan masyarakat terhadap pembangunan Labuan Bajo yang dihimpun Tempo.

2018, masyarakat menolak pembangunan rest area.

Pada Agustus 2018, Formapp menolak rencana pembangunan rest area di kawasan Pulau Rinca dan Pulau Padar yang merupakan bagian dari Taman Nasional Komodo atau TNK. Kala itu, konsesi pembangunan sudah diberikan kepada PT Komodo Wildlife Ecotourism untuk konsesi seluas 426,07 hektare. Sebesar 274,13 hektare berada di kawasan Pulau Padar dan 151,94 hektare lainnya di Pulau Komodo.

Kemudian konsesi di Pulau Rinca digenggam PT Sagara Komodo Lestari (SKL). SKL memperoleh izin konsesi seluas 22,1 hektare untuk pembangunan rest area seperti restoran, penginapan ranger, serta fasilitas lainnya.

Penolakan Formapp ditunjukkan dengan demo yang dihelat di depan Kantor DPRD Manggarai Barat. Demo diikuti sejumlah aktivis lingkungan hingga pelaku usaha wisata. Tuntutan Formapp, pemerintah diminta membatalkan rencana pembangunan rest area karena ditengarai menyalahi Pasal 19, 21, dan 33 Undan-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

<!--more-->

2019, warga menolak penutupan Pulau Komodo untuk pembangunan.

Pada awal 2019, Gubernur NTT Viktor Laiskodat mengungkapkan rencananya menutup Pulau Komodo selama satu tahun untuk pembenahan kawasan wisata. Viktor mengatakan akan menyiapkan anggaran Rp 100 miliar untuk memoles kembali habitat satwa endemik itu. Bahkan, terdapat rencana pemindahan penduduk lokal dari pulau.

Rencana penutupan ini lantas menuai protes massa. Pada Juli tahun itu, masyarakat kembali melakukan aksi massa di depan Kantor DPRD Manggarai Barat. Mereka menolak penutupan untuk kepentingan revitaliasi. Rencana ini diduga tidak berpihak terhadap masyarakat. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau Association of The Indonesian Tours dan Travel Agencies (Asita) cabang Kabupaten Manggarai Barat, juga merupakan salah satu pihak yang menolak rencana itu.

2020, masyarakat berdemo kembali hingga bersurat ke UNESCO.

Revitalisasi TNK di kawasan Labuan Bajo kembali memperoleh sorotan masyarakat. Rencana pemerintah untuk membuat destinasi menjadi super-premium ditentang masyarakat setempat.

Konsep destinasi premium ini mulanya dicetuskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyampaikan Pulau Komodo akan menjadi kawasan wisata terbatas dengan tarif tiket masuk US$ 1.000.

Setidaknya, sedari Januari hingga September 2020 Formapp dan aliansi masyarakat lainnya tiga kali melayangkan protes kepada pemerintah dan DPRD. Protes pertama berupa unjuk rasa di kantor DPRD Manggarai Barat. Kemudian, Formapp mengirimkan surat ke Komisi Komisi IV, V , dan X DPR. Terakhir, kelompok itu melayangkan surat ke UNSECO dan UNEP pada 9 September 2020.

Terakhir, masyarakat melalui akun @kawanbaikkomodo pada 21 Oktober, meminta secara terbuka Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk mencabut semua izin investasi dalam habitat komodo. Masyarakat juga meminta Jokowi menghentikan branding Jurassic Park, merevisi desain bangunan TNK, menghentikan proyek, dan memenuhi hak warga dalam kawasan.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

Baca: Tolak Proyek Jurassic Park Labuan Bajo, Walhi: Bangunan Beton Ancam Komodo