Hadapi Pandemi, Sri Mulyani: Suka atau Tidak, Negara-negara Dipaksa Bekerja Sama

Reporter

Caesar Akbar

Selasa, 27 Oktober 2020 06:04 WIB

Lembaga independen, YouGov yang berlokasi di Inggris itu menempatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi ketiga dengan perolehan skor 9,56 persen. Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pandemi Covid-19 memaksa berbagai negara untuk bekerja sama alias mengarah ke multilateralisme. Sebab, ia mengatakan negara tidak akan bisa sendirian mengatasi masalah tersebut.

"Kita sekarang akan memasuki masa vaksinasi dan pasca pandemi, akan dibutuhkan kerja sama yang jauh lebih kuat. Jadi negara suka atau tidak, mereka dipaksa untuk bekerja sama. Ini lebih baik daripada mereka tidak dipaksa," ujar dia dalam acara B20 Saudi Arabia Summit 'Multilaterals Session: Redesigning Multilateralism for a New Era', Senin, 27 Oktober 2020.

Dia mengatakan setiap negara akan secara sukarela bekerja sama dan melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang saling menguntungkan. Ia menilai negara-negara tidak memiliki pilihan lain dalam situasi saat ini.

"Masalahnya, sifat dari masalah global kali ini membutuhkan kerjasama," ujar dia. "Jadi saya optimistis itu tinggal masalah apakah negara akan dipaksa oleh situasi atau kita dalam hal ini secara aktif membangun multilateralisme baru yang bekerja untuk kita semua."

Salah satu persoalan yang sudah membayangi negara-negara pasca pandemi adalah perkara fiskal. "Pasca Covid banyak negara bakal mengalami beban fiskal yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Misalnya saja negara berpenghasilan rendah, kata dia, pasti membutuhkan restrukturisasi atau dukungan utang agar dapat bangkit dan memulai proses pembangunannya kembali.

Adapun negara berkembang harus mengatur kembali fiskal dan moneternya. Sebab, situasi pandemi menuntut peran bank sentral, misalnya, untuk menyokong pembiayaan defisit yang meningkat drastis.
<!--more-->
"Dan itu perlu untuk dikomunikasikan dengan sangat jelas. Ini adalah peran multilateral untuk memberi isyarat bahwa bagi negara yang melakukan hal ini sebenarnya baik-baik saja," kata dia.

Lembaga multilateral, menurut dia, dapat mengkomunikasikan bahwa kebijakan yang dilakukan tersebut tidak menyalahgunakan independensi bank sentral maupun memanfaatkan situasi luar biasa ini dengan membelanjakan fiskal secara tidak bertanggung jawab.

"Saya pikir itu akan menjadi sangat penting bagi lembaga multilateral untuk memainkan peran itu," ujar dia.

Selain itu, menjelang masuknya masa vaksinasi dan pasca pandemi, Sri Mulyani menilai kerja sama antar negara harus semakin kuat. Pasalnya, setiap negara tidak bisa hanya memastikan vaksinasi di negara masing-masing dan menutup diri dari negara lain.

"Jadi Anda tidak bisa membiarkan negara lain tidak memiliki vaksin dan membiarkan mereka berjuang dan kemudian berpikir negara saya akan baik-baik saja. Itu bukan cara yang akan berhasil, karena itu tidak akan memulihkan ekonomi Anda," ujar dia.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Hapus Praktik Calo Anggaran di Kemenkeu

Berita terkait

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

56 menit lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

10 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

2 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

2 hari lalu

Persetujuan Baru Soal Penularan Wabah Melalui Udara dan Dampaknya Pasca Pandemi COVID-19

Langkah ini untuk menghindari kebingungan penularan wabah yang terjadi di awal pandemi COVID-19, yang menyebabkan korban jiwa yang cukup signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya