TEMPO.CO, Jakarta - Di masa pandemi Covid-19 ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menggelontorkan anggaran Rp 7,21 triliun untuk bantuan kuota internet dan pulsa bagi siswa, guru, sampai mahasiswa. Tapi sampai September 2020, kucuran dana ini ternyata belum dinikmati oleh mereka yang berhak menerima.

"Kami menerima laporan dari para guru jaringan P2G yang tersebar dari 19 provinsi," kata Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 26 Oktober 2020.

Di hari yang sama, Sri Mulyani kembali menyinggung perihal bantuan kuota internet ini. Menurut Sri Mulyani, bantuan ini diberikan atas permintaan langsung dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. "Pak Nadiem terus-terusan meminta," kata dia dalam acara Kemenkeu Mengajar.

Sehingga, disiapkanlah dana Rp 7,21 triliun ini, dalam total anggaran penanganan Covid-19 yang berjumlah Rp 695,2 triliun. Nadiem pun ikut menjadi pembicara dalam acara Kemenkeu Mengajar tersebut.

Sekretaris P2G Afdhal mengatakan bahwa di lapangan, banyak orang tua yang kemudian mendatangi guru, wali kelas, dan kepala sekolah. "Mereka menanyakan dan menuntut perihal kapan bantuan kuota dari Kemendikbud ini cair ke nomor ponsel anaknya," kata Afdhal.

<!--more-->

Lebih lanjut, laporan ini diterima dari para guru jaringan P2G di daerah, dari 24 sampai 25 Oktober 2020. Rincian 19 provinsi tersebut yaitu sebagai berikut

1. DKI Jakarta
2. Banten (Pandeglang)
3. Jawa Barat (Bogor, Bekasi, Garut, Karawang, Depok, Bandung
4. Jawa Timur (Blitar)
5. Jawa Tengah (Semarang, Pati,
6. Kalimantan Utara (Tarakan)
7. Kalimantan Timur (Berau)
8. Kalimantan Tengah (Palangkaraya)
9. Kalimantan Barat (Sintang)
10. Nusa Tenggara Timur (Ende)
11. Bali (Jembrana)
12. Sulawesi Selatan (Makassar, Jeneponto
13. Sulawesi Utara (Sangihe,
14. Sulawesi Tenggara (Kendari)
15. Riau (Pekanbaru)
16. Kepulauan Riau (Bintan, Batam
17. Sumatera Selatan (Palembang)
18. Aceh (Banda Aceh)
19. Sumatera Barat (Tanah Datar, Padang Panjang)

Meski demikian, dalam acara Kemenkeu Mengajar, Sri Mulyani memahami ada masalah ketika ingin memberi bantuan kuota internet. Sebab, pemerintah harus memastikan bantuan ini tepat sasaran ke siswa dan digunakan untuk belajar.

"Apakah kita tahu nomornya? yang nikmati ibunya, anaknya atau siapa?" ujar Sri Mulyani.

Ketika kuota internet sudah diberikan pun, kata dia, ada juga survei yang mengatakan sebagian kuota justru digunakan siswa untuk bermain game online. Belakangan, Kemendikbud tidak mempermasalahkan hal ini.

Sri Mulyani memahami kondisi ini. Tapi bagi dia, tidak mungkin harus menunggu data lengkap, baru kuota diberikan. "Poin saya, jangan sampai keinginan untuk sempurna, mencegah untuk berbuat sesuatu," kata dia.

Baca: Empat Aturan Baru Pungutan Ekspor Kayu yang Diteken Sri Mulyani

FAJAR PEBRIANTO