Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan draf final omnibus law Undang-Undang atau UU Cipta Kerja kemungkinan akan diserahkan DPR kepada pemerintah pada Rabu 14 Oktober 2020.
"Mungkin besok DPR akan menyerahkan itu (draf UU Cipta Karya) kepada eksekutif. Dan InsyaAllah draf itu sudah final," kata Bahlil dalam webinar mengenai kewenangan daerah dalam investasi, Selasa, 13 Oktober 2020.
Kendati demikian Bahlil meminta agar draf final UU yang terdiri atas 15 bab, 174 pasal, 11 klaster dan akumulasi dari 76 UU itu tidak disebarluaskan sebelum diserahkan secara resmi ke pemerintah.
Mantan Ketua Umum Hipmi itu menuturkan UU Cipta Kerja dibuat untuk memfasilitasi penyerapan tenaga kerja dalam negeri. Ia menyebut saat ini ada pasokan tenaga kerja eksisting yang mencapai 7 juta orang, ditambah dengan angkatan kerja per tahun tamatan SMA dan perguruan tinggi sebanyak 2,9 juta orang.
Di sisi lain kondisi Covid-19 telah membuat 3,5 juta orang yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan harus kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Tapi hitungan dari Kadin dan Hipmi itu kurang lebih sekitar 5-6 juta orang (korban PHK). Sehingga total sekarang ada sekitar 15 juta tenaga kerja. 15 juta inilah yang sekarang kita harus siapkan lapangan pekerjaan," kata Bahlil.
Pemerintah berdasarkan UU wajib menyiapkan lapangan kerja bagi ke 15 juta penduduk itu. Namun, menurut Bahlil, perlu ada terobosan menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi karena ke 15 juta tenaga kerja itu tidak mungkin seluruhnya terserap menjadi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, atau TNI/Polri.
"Maka, harus lakukan terobosan. Terobosan ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mendatangkan investasi untuk penanaman modal. Tapi penanaman modal ini jangan diartikan hanya untuk yang besar-besar saja. Perintah bapak Presiden, bahwa UMKM itu harus diurus. Tidak hanya asing tapi juga dalam negeri," ujar Bahlil.
Sebelumnya, Serikat buruh tengah mempersiapkan opsi judicial reviewterhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal, menyebutkan telah menyiapkan 2 gugatan yang akan dibawa ke MK.
