TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang hari Senin, 12 Oktober 2020, dimulai dari pernyataan Menteri Terawan soal pemerintah yang bakal menanggung biaya vaksin Covid-19 untuk dua kelompok masyarakat. Selain itu ada juga soal pemerintah yang tegas menyebutkan tenaga kerja asing bakal tetap dikenai pajak penghasilan.

Ada pula soal surat dari Ketua DPR ke Jokowi soal rekomendasi pemberhentian Ketua Dewan Pengawas TVRI dan pernyataan Sri Mulyani tentang warisan jajahan Belanda. Selain itu, ada berita tentang Menteri Luhut yang menyebutkan vaksin akan mulai masuk pada bulan November dan pengumuman resmi rencana merger bank syariah BUMN.

Keenam topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya enam berita bisnis yang trending tersebut:

1. Terawan: Pemerintah Tanggung Biaya Vaksin Covid-19 untuk 2 Kelompok Masyarakat

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan warga yang masuk garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh pemerintah.

“Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," kata Terawan dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Oktober 2020.

Hal itu dia sampaikan saat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19: Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Baca lebih lengkap tentang Vaksin Covid-19 di sini.

2. UU Cipta Kerja Disahkan, Pemerintah Tegaskan Pekerja Asing Tetap Dikenai Pajak

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo membantah membebaskan pengenaan pajak terhadap tenaga kerja asing atau TKA melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam aturan perpajakan terbaru yang termuat dalam UU Cipta Kerja, TKA tetap dikenai pajak penghasilan (PPh).

"Apakah dibebaskan? Tidak. Untuk penghasilan yang diperoleh dari Indonesia tidak dibebaskan, tetap dipajaki selama empat tahun pertama," kata Suryo dalam diskusi virtual, Senin, 12 Oktober 2020.

<!--more-->

Kendati begitu, kata dia, memang ada bentuk insentif yang diberikan bagi TKA yang baru bekerja di Indonesia selama empat tahun pertama. Setelah itu, dikenakan tarif pajak normal.

Simak lebih lengkap tentang UU Cipta Kerja di sini.

3. Ketua DPR Surati Jokowi Soal Rekomendasi Pemberhentian Ketua Dewas TVRI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat merekomendasikan pemberhentian Ketua Dewan Pengawas TVRI Arief Hidayat Thamrin. Surat rekomendasi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Dengan hormat bersama ini kami beritahukan bahwa Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Pimpinan Komisi I DPR RI Nomor: 74/Kom. 1/MP.I/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020," tulis dalam surat yang ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani, Senin, 12 Oktober 2020.

Surat itu berkaitan dengan hal penyampaian keputusan rapat intern Komisi I DPR RI tanggal 1 Oktober 2020 mengenai Pemberhentian Ketua Dewan Pengawas (Dewas) LPP TVRI sebagai Anggota Dewas LPP TVRI periode 2017-2022.

Sehubungan dengan itu, Pimpinan DPR RI meneruskan Surat Pimpinan Komisi I DPR RI yang telah memutuskan untuk menolak surat pembelaan diri tertulis Ketua Dewas LPP TVRI Periode 2017-2022 Arief Hidayat Thamrin seperti yang telah disampaikan kepada DPR RI.

Baca lebih lengkap tentang TVRI di sini.

4. Sri Mulyani Sebut Penjajahan Belanda Wariskan Utang dan Perekonomian Rusak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejak awal kemerdekaan hingga 75 tahun Indonesia merdeka, negara tidak selalu dalam situasi yang mudah secara ekonomi maupun keuangan.

"Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak, namun juga utang dari pemerintahan kolonial," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin, 12 Oktober 2020.

Karena itu, kata dia, waktu pemerintah memulai menjadi negara Indonesia merdeka, secara keuangan tidak dengan neraca yang nol. Harta kekayaan yang ada, kata dia, juga rusak karena perang.

Simak lebih lengkap tentang Sri Mulyani di sini.

<!--more-->

5. Vaksin dari Cina dan UEA Masuk November, Luhut Singgung Mitra dengan Rumah Sakit

Pemerintah mengupayakan vaksin Covid-19 tersedia mulai November 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun berharap sejumlah pihak, termasuk rumah sakit, memperkuat kerja samanya.

"Saya ingin lebih banyak kerja sama antar rumah sakit, pertukaran dokter dan tenaga kesehatan, kolaborasi riset dan teknologi antar-kedua negara (yang bekerja sama dalam pengadaan vaksin),” ujar Luhut dalam keterangannya, Senin, 12 Oktober 2020.

Luhut bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, dan Duta Besar RI untuk Cina Djauhari Oratmangun baru saja mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Cina serta jajarannya terkait kerja sama vaksi. Pertemuan diadakan pada akhir pekan lalu di Yunan, yang juga dihadiri pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19, yakni Cansino, Sinovac, dan G42-Sinopharm.

Baca lebih lengkap tentang Luhut di sini.

6. Pemerintah Bakal Umumkan Resmi Rencana Merger Bank Syariah BUMN Malam Ini

Wakil Direktur yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi membenarkan kabar bahwa pemerintah akan mengumumkan rencana merger bank syariah milik BUMN pada malam hari ini.

"Iya (ada pengumuman malam ini). Nanti saja ada release, saya juga tidak ingat detailnya," kata Hery ketika dihubungi, Senin, 12 Oktober 2020.

Hery menjelaskan, proses merger perbankan syariah tersebut masih akan berlangsung. Secara legal, perbankan syariah BUMN baru akan dilakukan merger pada kuartal I tahun 2021.

Ia pun memastikan proses merger tersebut tetap akan membuat tiga bank syariah tersebut sebagai anak usaha BUMN. Nantinya, bank hasil merger akan menjadi anak usaha bersama bank BUMN. Hery juga belum bisa menyebutkan mengenai porsi kepemilikan masing-masing bank BUMN pada bank hasil merger.

Simak lebih lengkap tentang merger bank syariah di sini.