TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong belanja APBN dan APBD diprioritaskan menyasar produksi dalam negeri atau dari pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tujuannya untuk memicu permintaan dan konsumsi dalam program pemulihan ekonomi.

“Dengan menciptakan demand, realisasi anggaran bisa ditingkatkan juga,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin 28 September 2020.

Pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun dalam program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), sebanyak Rp123,46 triliun di antaranya untuk mendukung UMKM.

BI, lanjut dia, bersama dengan pemerintah berbagi beban atau burden sharing dalam mendukung program PEN yakni dengan mengalokasikan Rp177 triliun untuk nonpublic goods.

Dalam alokasi nonpublic goods itu terdiri dari dukungan UMKM sebesar Rp123,46 triliun dan pembiayaan korporasi mencapai Rp53,6 triliun.

<!--more-->

“Dari Rp177 triliun yang nonpublic goods untuk UMKM dan korporasi, yang baru direalisasikan untuk UMKM baru Rp 44,3 triliun, padahal kami sudah alokasikan itu Rp177 triliun dan kami siap berbagi beban,” katanya.

Komite PC-PEN sebelumnya mengungkapkan hingga 16 September 2020, alokasi program pembiayaan korporasi masih nol persen namun ditargetkan akan terealisasi 92 persen atau sekitar Rp 49 triliun hingga akhir tahun ini.

Skema berbagi beban dengan pemerintah itu, lanjut Perry, pemerintah hanya menanggung reverse repo tiga bulan dikurangi satu persen atau sekitar 2,7 hingga 2,8 persen.

Sedangkan bank sentral ini, kata dia, menanggung beban dengan perhitungan yield atau imbal hasil surat berharga negara (SBN) di pasar yang saat ini 6,8 persen dikurangi 2,7 atau 2,8 persen.

BI, kata dia, juga ikut mendorong UMKM naik kelas diantaranya dengan membina UMKM, mempertemukan mereka dengan pelaku bisnis termasuk dengan pedagang daring hingga teknologi keuangan dan mendorong digitalisasi UMKM sejalan dengan program Bangga Buatan Indonesia.

BI juga mendorong layanan perbankan secara terbuka atau open banking melalui sistem pembayaran berbasis aplikasi barcode atau QRIS.

Baca juga: Pemerintah Jamin Reformasi Sistem Keuangan Tak Ganggu Bank Indonesia