Investor di Free Trade Zone Batam, Bintan, dan Karimun Bakal Banjir Stimulus

Reporter

Fajar Pebrianto

Editor

Rahma Tri

Minggu, 27 September 2020 10:54 WIB

Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi mengguyur banyak stimulus baru bagi calon investor yang ingin masuk ke kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau. Stimulus pertama yang diberikan yaitu sewa lahan gratis selama 5 tahun pertama.

"Mereka hanya perlu menanggung biaya listrik, maintenance, dan biaya operasional lainnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 26 September 2020.

Stimulus ini diberikan dalam program BBK Murah yang baru diluncurkan pemerintah. Program ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan diluncurkan di hari yang sama di Lagoi Bay, Bintan, Kepulauan Riau.

Selain beberapa menteri, ada beberapa pihak yang hadir. Mereka yaitu Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Ketua Kadin Kepri Akhmad Ma'ruf Maulana, dan Ketua Kadin, Rosan Roeslani.

Program ini adalah bagian dari pengembangan kawasan BBK sebagai Super Hub. Sehingga, sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan bakal terpusat di kawasan ini.

Advertising
Advertising

Selain gratis sewa lahan, Airlangga juga mengatakan program BBK Murah ini juga sejalan dengan biaya produksi yang terjangkau. Mulai dari biaya listrik, gas, dan pelabuhan yang bersaing. Lalu, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga kompetitif. Kemudian, Self Factory Building (SFB) yang tidak kalah bersaing dengan Pulau Jawa.

Tak cukup sampai di situ, Airlangga juga berharap BP (Badan Pegusahaan) Kawasan dan Pemerintah Daerah bersama-sama menyukseskan gerakan ini. Caranya dengan memberikan insentif pajak daerah, layanan utilitas yang terjangkau, pelayanan perizinan yang mudah, dan tidak berbelit. "Serta dukungan keamanan yang memberikan rasa nyaman bagi investor," kata dia.

Baca juga: Demi Pertumbuhan Kuartal III, Satgas Ekonomi Genjot Salurkan Stimulus Rp 100 T

Berita terkait

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

2 jam lalu

Usai Bendesa Adat Tersangka Pemerasan, Kejati Bali Buka Peluang Koordinasi dengan Majelis Desa Adat

Kejati Bali membuka peluang berkoordinasi dengan Majelis Desa Adat Bali usai menetapkan Bendesa Adat Berawa sebatersangka pemerasan investor.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.

Baca Selengkapnya

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

3 hari lalu

Chandra Asri Raih Pendapatan Bersih US$ 472 Juta

PT Chandra Asri Pacific Tbk. (Chandra Asri Group) meraih pendapatan bersih US$ 472 juta per kuartal I 2024.

Baca Selengkapnya

Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

5 hari lalu

Timothy Ronald, Pemegang Saham Termuda Holywings Group

Bisnis dari Holywings Group tidak hanya mencakup beach club terbesar di dunia (Atlas) dan di Asia (H Club), tapi juga klub dan bar

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

6 hari lalu

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

6 hari lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

7 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya