TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Raden Pardede mengakui bahwa rencana reformasi sistem keuangan memang benar ada, karena tak ada seorang pun di dunia dapat memastikan pandemi ini akan berakhir. Namun, ia belum dapat memastikan bagaimana bentuk akhir aturan tersebut nantinya.

“Bisa saja di tahun mendatang, akhirnya sektor keuangan kita bisa terkena maka kita lakukan persiapan. Jangan terjadi persoalan dan baru lakukan penguatan sana-sini,” ucap Raden dalam diskusi virtual, Rabu, 23 September 2020.

Meski membenarkan rencana beleid baru untuk reformasi sistem keuangan, Raden memastikan bahwa wacana ini tidak untuk mengganggu independensi Bank Indonesia. Ia juga membantah wacana pembentukan dewan moneter seperti yang dikhawatirkan oleh pasar. “Pemerintah tidak ada punya rencana seperti itu membuat dewan moneter,” ucap dia.

Sebelumnya, sejumlah ekonom menduga pemerintah sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) tentang Reformasi Sistem Keuangan guna memitigasi dampak dari pandemi Covid-19.

Raden mengatakan, jika tak ada persiapan menghadapi krisis, maka dampak pada ekonomi dan sektor keuangan akan lebih parah. Ia mengambil contoh, pandemi saat ini telah menghantam sektor riil sehingga merembet ke sektor keuangan. "Mulai dari peningkatan permintaan restrukturisasi, kenaikan kredit macet atau non performing loan (NPL)."

Karena itu, menurut Raden, perlu ada mekanisme untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Misalnya, jika ada bank yang kesulitan permodalan maka bisa segera ditangani.

“Jaring pengaman sektor keuangan, kalau kita perkuat saat keadaan sudah dalam darurat itu akan membuat kita tertinggal. Mungkin krisis yang akan mengena pada kita akan membekas sangat dalam dampaknya,” ucap Raden.

EKO WAHYUDI

Baca juga: Ada Omnibus Law Baru di Sektor Keuangan, Sri Mulyani: Nanti Disampaikan