Ada Omnibus Law Baru di Sektor Keuangan, Sri Mulyani: Nanti Disampaikan

Selasa, 15 September 2020 19:07 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Sri juga menyampaikan, realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.121,1 triliun atau 68,6 persen dari target APBN dan alami pertumbuhan secara tahunan sebesar 4,3 persen, ini lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2018 yakni 19,6 persen. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bersedia memberi penjelasan soal omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Ia hanya berjanji menyampaikan RUU ini beberapa waktu ke depan.

"Kami mungkin nanti akan sampaikan saja kalau sudah saatnya yang sesuai," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers sesuai mengikuti rapat pembahasan anggaran 2021 dan paripurna soal APBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 15 September 2020. "Ini menurut saya temanya agak berbeda dengan yang sedang kami bahas hari ini."

Omnibus Law ini semula muncul dalam paparan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam rapat tertutup bersama Komisi Keuangan DPR. Dikutip dari Bisnis.com, disebutkan bahwa aturan ini dibuat karena pengembangan dan penguatan sektor keuangan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Kemenkeu, Omnibus Law dipertimbangkan sebagai solusi dan terobosan untuk menyelesaikan hambatan regulasi yang tersebar di banyak UU sektor jasa keuangan. Untuk mempersiapkan penyusunan RUU, pemerintah akan menyusun naskah akademik pada 2021, di mana pada Januari hingga Agustus 2021 akan dilakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi. Sementara pengkajian dan perumusan kebijakan akan dilakukan mulai dari Maret hingga Desember 2021.

Saat ini, dua Omnibus Law sudah masuk dalam pembahasan di DPR. Pertama, RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan. Kedua, RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Di antara keduanya, Omnibus Law Cipta Kerja sudah masuk tahap finalisasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pembahasan Omnibus Law ini sudah 90 persen. "Hampir seluruh kluster strategis sudah mendapatkan persetujuan dengan partai politik," kata dia.

Sejak Agustus 2020, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini menargetkan Omnibus Law Cipta Kerja kelar sebelum akhir 2020. Sementara, Omnibus Law Perpajakan masih akan dibahas hingga tahun depan.

Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sudah menyiapkan anggaran khusus dalam belanja barang untuk pembahasan Omnibus Law Perpajakan di tahun depan. Alokasi belanja barang naik Rp 813,2 miliar, menjadi Rp 4,2 triliun.

FAJAR PEBRIANTO

Baca juga: Anies Terapkan PSBB Kedua, Sri Mulyani Sebut Ekonomi Bisa Kontraksi Lebih Dalam






Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

18 jam lalu

Zulkifli Hasan Kaitkan Harga Pangan dengan Pembangunan Infrastruktur, Ekonom Soroti IKN

Ekonom mempertanyakan korelasi yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal upaya penurunan harga pangan dengan pembangunan infrastruktur.


Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

1 hari lalu

Subsidi BBM Kian Membebani APBN, Pengamat Energi Sarankan 3 Hal ini

Sedikitnya ada tiga langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menekan beban subsidi BBM dan elpiji agar menghemat APBN.


Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

1 hari lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

2 hari lalu

Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp 132,2 triliun pada Mei 2022 atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

2 hari lalu

Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 bakal berkisar 4,8 hingga 5,3 persen.


Terpopuler Bisnis: Petani Depresi karena Harga TBS, Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Petani Depresi karena Harga TBS, Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen

Berita terpopuler bisnis sepanjang kemarin dimulai dari kalangan petani yang depresi akibat jebloknya harga TBS belakangan ini.


Subsidi BBM dan Elpiji Sentuh Rp 75 Triliun, Sri Mulyani Minta Pertamina Ikut Kendalikan

3 hari lalu

Subsidi BBM dan Elpiji Sentuh Rp 75 Triliun, Sri Mulyani Minta Pertamina Ikut Kendalikan

Sri Mulyani menyatakan APBN pada tahun ini sangat terbebani dengan subsidi berbagai komoditas. Lalu apa yang akan dilakukannya?


Sri Mulyani Beberkan Risiko yang Menghantui Perekonomian Global

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Risiko yang Menghantui Perekonomian Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah muncul krisis keuangan yang mengancam proses pemulihan ekonomi dunia. Turki dan Argentina adalah dua negara yang termasuk dalaam krisis keuangan tersebut.


Sri Mulyani: Makin Tinggi Konsumsi Produk Lokal, Perekonomian Makin Kuat

3 hari lalu

Sri Mulyani: Makin Tinggi Konsumsi Produk Lokal, Perekonomian Makin Kuat

Sri Mulyani mengatakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah industri kecil dan menengah.