Usulan Pajak Mobil Baru 0 Persen Dinilai Tidak Tepat di Masa Pandemi

Senin, 21 September 2020 13:42 WIB

Seorang model mengenakan face shields berpose di samping mobil Mitsubishi yang dihadirkan dalam pameran Bangkok International Motor Show ke-41 di Bangkok, Thailand 14 Juli 2020. REUTERS/Jorge Silva

TEMPO.CO, Jakarta - Usulan pajak mobil baru 0 persen atau pemangkasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Kementerian Perindustrian dinilai tidak efektif untuk mendorong penjualan kendaraan bermotor. Sebab, masalah utama dari turunnya penjualan saat ini ada di faktor permintaan.

"Dalam kondisi seperti ini, orang kan tidak akan spending untuk kebutuhan tersier," kata Research Manager Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar saat dihubungi di Jakarta, Senin, 21 September 2020.

Menurut dia, masyarakat akan memilih untuk menggunakan dana yang ada untuk kebutuhan berjaga-jaga. Sehingga, kalaupun harga turun sekian persen akibat relaksasi pajak ini, belum tentu konsumen akan membeli kendaraan.

Fajry juga mengatakan segmen penjualan yang terdampak saat ini adalah mobil kelas LCGC dan Small MPV. "Ini pasar kelas menengah yang kita ketahui, dalam kesulitan cash flow. Jadi harga diturunkan sekian pun mereka gak beli," kata dia.

Usulan ini sebelumnya diumumkan Kemenperin pada 14 September 2020, dan sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan. Relaksasi pajak diusulkan sampai Desember 2020 untuk membantu daya beli masyarakat pertumbuhan industri manufaktur di bidang otomotif.

Advertising
Advertising

<!--more-->

Saat ini, ada beberapa jenis pajak. Ada yang sekali saat pembelian, yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ada juga yang ke daerah dan setiap tahun seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo mengusulkan relaksasi tak hanya bagi PKB, tapi juga PPnBM, PPN, sampai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB).

Untuk PKB, Fajry menyebut kewenangannya ada di pemerintah daerah, bukan di pusat. Karena dibayarkan setiap tahun, maka PKB tidak ada kaitannya dengan penjualan kendaraan bermotor.

Tapi untuk PPnBM, Fajry setuju jika nomenklaturnya diubah menjadi cukai. Sehingga, beban pajaknya bergantung dari besaran emisi gas buang yang dihasilkan. Semakin berpolusi, maka beban cukainya semakin besar.

Di sisi lain, Ketua Umum Gaikindo Jongkie Sugiarto membeberkan sudah ada kenaikan penjualan pada Agustus 2020. Penjualan wholesales yaitu 37.291 unit atau tumbuh 47,5 persen (month-to-month/mtm) dan retail sales mencapai 37.655 unit atau tumbuh 5,2 persen mtm.

Tapi secara akumulatif tahunan masih terkontraksi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2020, penjualan wholesales mencapai 323.507 atau minus 51,3 persen yoy. Retail sales mencapai 364.034 atau minus 46,4 persen yoy.

Baca juga: Menperin Usul ke Menkeu Agar Pajak Mobil Baru 0 Persen

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

22 jam lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

5 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

5 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

6 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

6 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

17 hari lalu

Impor Dibatasi, Pengusaha Tekstil: Meski Belum Signifikan, Tren Kinerja Industri TPT Mulai Positif

Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan dampak kebijakan pembatasan impor yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

19 hari lalu

Zulhas Sebut Impor Produk Elektronik Tidak Dilarang tapi Diatur, Ini Sebabnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas angkat bicara soal pembatasan impor produk elektronik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

19 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

20 hari lalu

Batasi Impor Produk Elektronik, Kemenperin Harapkan Geliat Produsen Dalam Negeri

Kemenperin berharap pengaturan tata niaga impor produk elektronik dapat membuka peluang bagi produsen dalam negeri.

Baca Selengkapnya

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

20 hari lalu

Kemenperin Batasi Impor Produk Elektronik Televisi, Mesin Cuci, AC hingga Kulkas

Pengaturan arus impor ini sebagai tindak lanjut arahan Joko Widodo perihal kondisi neraca perdagangan produk elektronik pada 2023 yang defisit.

Baca Selengkapnya