TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan berencana mengeksekusi pembangunan 10 bandara baru yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Novie Riyanto, memastikan pemilihan 10 lokasi lahan terbang baru ini sudah melalui pertimbangan dan studi yang matang, termasuk perhitungan anggaran yang ketat.

“Poin utamanya harus didasari kebutuhan masyarakat dan potensi hasil daerah yang bisa didistribusikan lewat jalur udara,” ucapnya kepada Tempo, Selasa 15 September 2020.

Tanpa merincikan kebutuhan pendanaan per proyek, dia membenarkan deretan proyek baru itu bakal dikebut agar dapat mulai beroperasi pada periode 2022 – 2024. Setelah tahun tersebut, pemerintah masih merencanakan pembangunan 11 bandara lain.

Sepuluh bandara yang akan dikerjakan hingga empat tahun ke depan adalah Bandara Mandailing Natal dan Bandara Mentawai di Pulau Sumatera, Bandara Singakawang di Pulau Kalimantan, serta Bandara Ngloram di Pulau Jawa. Sulawesi dan Papua pun kebagian masing-masing tiga proyek bandara.

<!--more-->

Novie optimistis proyek bandara bisa dikerjakan dalam jangka pendek, mengingat Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, Jawa Tengah, yang bisa menampung 20 juta penumpang per tahun saja bisa dikelarkan dalam 14 bulan. Menurut dia, tak semua bandara baru diproyeksikan untuk pendaratan pesawat jet.

Artinya, tak semua memiliki landas pacu melebihi 2.000 meter. Semua usulan dijaring dari tingkat kebutuhan penduduk lokal.

“Waktu pengerjaan lebih efisien bila perencanaannya matang,” ucapnya. “Kontraktor dalam negeri sudah berpengalaman membangun cepat.”

Kepala Bagian Kerjasama Internasional, Humas, dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Budi Prayitno, mengatakan lembaganya masih membahas kepastian skema pembiayaan setiap proyek bandara. Selain melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara selama empat tahun ke depan, pemerintah tetap membuka opsi kolaborasi investasi bersama swasta.

“Masih dibicarakan, bisa APBN, bisa kerjasama pengelolaan, bahkan kerjasama pemerintah dan badan usaha,” katanya.

<!--more-->

Bandara Singkawang merupakan proyek bandara kedua yang masuk daftar KPBU Kementerian Pehubungan, setelah Bandara Komodo di Nusa Tenggara Timur. Penjajakan pasar alias market sounding proyek senilai Rp 4,3 triliun ini digelar Oktober 2019.

Saat itu, Kepala Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pengusaha Bandar Udara Kementerian Perhubungan, Arif Mustofa, mengatakan Bandara Singkawang dibangun dari dasar alias greenfield, sehingga terbuka pada masukan calon investor.

Bandara Singkawang diarahkan sebagai pengumpan atau spoke utama bandara besar di sekitarnya, seperti Bandara Supadio di Pontianak yang hanya berjarak 153 kilometer. Tapi, fasiltas bandara tersebut masih bisa digenjot karena luas lahan totalnya mencapai 151,54 hektare.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto, mengakui para pemodal swasta masih cenderung menahan investasi baru di masa pandemi. “Kondisi kini membuat swasta nasional masih wait and see demi menjaga cash flow.”

Meski begitu, dia menyebut KPBU masih akan dilirik jika prospek pengembalian investasinya bagus. Mereka mengharapkan proyek yang menarik dari sisi jaminan investasi dan penyediaan infrastruktur dasar. “Juga soal pendanaan, agar swasta nasional mendapatkan kredit yang kompetitif.”

Baca juga: PSBB Jilid II, Ini Ketentuan bagi Penumpang di Bandara