TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menegaskan pentingnya gotong royong dan penegakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Tolong dipastikan, bahwa suksesnya pilkada jangan menjadi kegagalan penanganan Covid-19. Karena tidak ada artinya, sukses pilkada tetapi penanganan Covid gagal," ucap Erick Thohir melalui keterangan tertulis, ,Kamis 10 September 2020.

Erick mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya menekan angka kasus dan kematian (fatality rate) agar berangsur membaik. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) termasuk para kontestan yang akan bertarung dalam Pilkada.

Lebih jauh, Erick meminta para kontestan Pilkada, mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga fatality rate di tengah-tengah masyarakat, meskipun sedang bersaing dalam kontestasi pilkada. Dia pun memaparkan, soal data tingkat kematian Indonesia yang masih berkisar 4 persen pada Agustus 2010.

Menurut Erick, angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata kematian dunia. “Ini tanggung jawab bersama, dan pemimpin sejati adalah pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat."

Lebih jauh, Erick mengatakan, kematian karena Covid-19 adalah suatu kehilangan terbesar. "Ada anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, ada suami yang kehilangan istrinya, dan sebaliknya. Bahkan dalam skala bernegara, negara telah kehilangan orang-orang terbaiknya, pemikir terbaiknya, para tenaga kesehatan, yang demikian berharga, dan semuanya tidak mudah tergantikan,” tuturnya.

<!--more-->

Oleh karena itu, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berikut masyarakatnya harus menjaga agar penyebaran Covid-19 bisa terkendali dan tren kesembuhan terus membaik. Memang diakui, kata Erick, hal ini tidaklah mudah. "Tetapi kalau kita bergotong royong, Insya Allah bisa," ucapnya.

Untuk itu Operasi Yustisi Penggunaan Masker akan diberlakukan. TNI-Polri bersama pemerintah daerah, didukung KPU, Bawaslu, tokoh agama, dan masyarakat akan menegakkan disiplin protokol kesehatan hingga ke desa-desa dan kelurahan. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahwa 83 ribu titik yang tersebar di kelurahan dan desa menjadi ujung dari penyelesaian masalah.

Pemerintah daerah harus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan didukung penuh oleh KPCPEN dengan prioritas pada kesehatan. "Jadi prioritas Komite jelas: Indonesia sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh dengan urutan prioritas yang jelas. Indonesia Sehat yang utama, kalau tidak sehat, maka tidak bekerja, kalau tidak bekerja, tidak tumbuh," kata Erick.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memastikan bahwa Orang Tanpa Gejala (OTG) yang tidak bisa isolasi mandiri bisa dirawat di fasilitas seperti Wisma Atlet di Jakarta. Hal ini agar memastikan dan dapat menjaga para dokter, perawat dan tenaga kesehatan, para pejuang dan pahlawan penanganan Covid-19, agar tidak kewalahan dan kelelahan.

"Seluruh Rumah Sakit bisa menjadi bagian upaya penanganan Covid-19, dengan memprioritaskan mereka yang memiliki gejala, dan menderita sakit,” tutur Erick Thohir.

Baca: PT INTI Tak Bayar Gaji Karyawan 7 Bulan, Erick Thohir Ambil Langkah Mitigasi Ini