TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan pemerintah menunda pemindahan ibu kota baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur mendapat dukungan dari berbagai pihak. Penanganan kesehatan masyarakat dianggap lebih prioritas.

Dilihat dari sisi anggaran, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan keputusan pemerintah sudah tepat. Pemindahan ibu kota negara membutuhkan dana hingga Rp 466 triliun. Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya menanggung 19 persen dari totalnya, alokasi dana untuk proyek tersebut akan membebani negara yang sedang fokus pada penanganan Covid-19.

Tahun ini saja, pemerintah melebarkan defisit APBN hingga 5,07 persen. Angkanya diperkirakan bertambah menjadi 6,3 persen di akhir tahun nanti. Sementara pada 2021, defisit APBN telah dipatok sebesar 5,5 persen dan secara bertahap turun menjadi 2,7 persen pada 2023. "Jika ditambah program ibu kota negara, pelebaran defisit akan terlalu besar dan dikhawatirkan sulit kembali ke kisaran 3 persen," kata Faisal, Rabu 9 September 2020.

Selain alokasi, pemerintah juga harus memperhatikan penyerapan anggaran jika program pemindahan ibu kota dilanjutkan di tengah pandemi. Faisal khawatir beban eksekusi anggaran semakin berat, pasalnya penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 pun masih lambat.

Faisal mengatakan pemerintah sebaiknya tidak memecah fokus terhadap penanganan Covid-19 saat angka kasus masih terus melonjak. Pemulihan ekonomi, menurut dia, sangat bergantung pada keberhasilan penanganan Covid-19.

<!--more-->

Penundaan pemindahan ibu kota negara dipastikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Dia menyatakan pandemi mengubah kondisi perekonomian Indonesia sehingga proyek harus ditunda. Untuk sementara pemerintah memfokuskan diri pada penanganan Covid-19.

"Namun pekerjaan essentials seperti master plan, detail plan, dan pekerjaan infrastruktur dasar yang bakal menopang ibu kota negara tetap dilanjutkan," katanya.

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida, juga menyatakan dukungannya terhadap penundaan pemindahan ibu kota negara. "Sebelum Covid-19 sebenarnya kami sudah minta ditunda karena waktu itu properti cenderung sepi," ujarnya. Setelah ada Covid-19, pengusaha masih fokus bertahan dari pandemi.

Anggota REI sebelumnya berencana menanamkan investasi di ibu kota baru. Tak tanggung, dana sekitar Rp 1.000 triliun siap digelontorkan untuk menggarap sektor properti di lokasi ibu kota baru. Mereka menilai proyek ini menjanjikan lantaran tanah telah disiapkan pemerintah sehingga dananya dapat dimanfaatkan untuk membangun prasarana seperti kawasan hunian dan rumah sakit.

Totok menyatakan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sempat bertemu dengan anggota REI untuk membahas kerja sama pembangunan di ibu kota baru. Komunikasi kembali terjadi sekitar Mei 2020 namun kemudian belum ada kepastian lagi. "Kita pikirkan survive dulu," katanya.

<!--more-->

Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Zenzi Suhadi, menyatakan penundaan ini dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meninjau ulang programnya. "Untuk memikirkan kewajibannya terlebih dahulu menyelamatkan Jakarta," ujar dia.

Salah satu alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ialah kondisi muka air tanah di Jakarta wilayah utara. Permukaannya turun 7,5-10 cm per tahun. Menurut Zenzi pemerintah seharusnya mengatasi permasalahan ini sebelum mencari tempat baru.

Dia juga sempat menyoroti kajian Bappenas mengenai daya dukung alam ibu kota negara di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara dengan luas mencapai hampir 190 ribu hektare. Menurut dia kajian tersebut tidak sesuai fakta di lapangan. "Beban lingkungan Kalimantan Timur juga sudah berat," ucapnya.

Salah satu poinnya adalah kriteria tahan bencana di Kalimantan Timur. Menurut Zenzi, provinsi tersebut masih rentan terhadap gempa dan bencana hidrologi, seperti tsunami dan kekurangan air. Belum termasuk kabut asap saat musim kering.

Baca juga: KLHK Dapat Tambahan Anggaran 2021 Rp 394 M untuk Food Estate dan Ibu Kota Baru

YOHANES PASKALIS, VINDRY FLORENTIN