TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk membantu pelaku UMKM mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejumlah dispensasi turut disiapkan untuk memperlancar prosesnya.

UMKM dapat menawarkan produknya kepada kementerian dan lembaga melalui aplikasi Bela Pengadaan, Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), serta laman UMKM pada e-katalog. "Kami menargetkan 160 UMKM on boarding dalam aplikasi tersebut," kata Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Victoria Simanungkalit, Rabu 25 Agustus 2020.

Untuk mengejar target tersebut pihaknya melakukan sosialisasi secara virtual kepada hampir seluruh Dinas Koperasi dan UKM di Indonesia untuk menjaring UMKM dan melakukan pendampingan dalam pemanfaatan platform penjualan produk tersebut.

Victoria menyatakan pendamping akan memberikan edukasi agar UMKM meningkatkan kualitas produknya sesuai standar dan izin yang berlaku. Kementerian menawarkan pendampingan untuk membantu pelaku usaha melengkapi standarisasi hingga izin yang diperlukan. Pelaku usaha juga dilatih untuk meningkatkan kualitas produksi sesuai kebutuhan kementerian dan lembaga.

Akses pembiayaan UMKM akan dibantu melalui kerjasama dengan bank BUMN. Menurut Victoria, kontrak pengadaan dengan nilai di bawah Rp 50 juta langsung dibayarkan pemerintah melalui kredit di Bank Himbara sehingga tak ada penundaan pembayaran. "Kami sedang mengusahakan agar proyek Rp 50-250 juta juga bisa melibatkan Himbara dengan skema lain," katanya.

<!--more-->

Untuk memudahkan UMKM, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan pengadaan barang dan jasa dengan nilai di bawah Rp 50 juta tak perlu kontrak. "Cukup dengan kwitansi atau bon biasa saja," tutur dia. Lembaganya juga telah mengizinkan pengadaan langsung secara elektronik melalui UMKM dengan nilai di bawah Rp 200 juta.

Roni menyatakan ruang penyerapan produk UMKM oleh pemerintah telah tersedia sejak lama. Sejak 2008 hingga 2020, sekitar 47 persen atau 180 ribu UMKM telah mengikuti pengadaan pemerintah secara elektronik. "Sekarang tinggal keberpihakan dari kementerian dan lembaga, mau membeli atau tidak," katanya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyusun standar audit pengadaan barang dan jasa melalui UMKM. Aturan tersebut dibuat untuk memastikan penyerapan produk UMKM oleh kementerian dan lembaga.

"Ini penting karena kalau BPKP tidak melakukan audit sejauh mana mereka belanja produk UMKM, mungkin ke depan mereka tidak akan serius," turutnya. Teten menargetkan kementerian dan lembaga menggunakan anggaran sekitar Rp 321 triliun untuk belanja produk usaha kecil.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui UMKM kembali digenjot tahun ini setelah Covid-19 merebak. Sebelumnya pemerintah memberikan sejumlah bantuan pembiayaan kepada UMKM mulai dari subsidi bunga, jaminan kredit, hingga jaminan kredit modal kerja agar pelaku usaha bertahan.

<!--more-->

Pandemi membuat permintaan produk anjlok. Bank Indonesia hingga pertengahan tahun lalu mencatat sekitar 72 persen pelaku UMKM terdampak dengan mengalami penurunan penjualan hingga penyaluran modal.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan selain sosialisasi, pemerintah juga harus memastikan usaha mikro turun terbantu dari program ini. Pasalnya pengadaan barang dan jasa pemerintah kemungkinan hanya bisa dipenuhi pengusaha kecil dan menengah. "Kemitraan harus dibangun antara usaha menengah dengan mikro, misalkan sebagai sub kontrak," katanya.

Faisal menyatakan penyerapan barang dan jasa pemerintah berpotensi mendorong UMKM terutama di tahun ke depan. Dengan catatan, pemulihan kesehatan berjalan dengan baik. Anggaran penanggulanan penyakit yang mendominasi belanja pemerintah tahun ini bisa dialihkan untuk menyerap produk UMKM di masa mendatang.

Baca juga: Jokowi Minta Banpres Produktif UMKM Tidak Dipakai untuk Konsumtif