Kritik Bantuan UMKM, Anggota BPK Ini Minta Pemerintah Tiru Pola Grameen Bank

Kamis, 20 Agustus 2020 11:15 WIB

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi pada rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 2 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi mengatakan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau Bantuan UMKM sebaiknya dilakukan melalui Pola Chanelling, dengan system Two Step Loan.

"Sehingga jika pemerintah mau membantu UMKM, bantulah melalui lembaga keuangan mikro dengan Two Step Loan dengan tetap mendidik mereka sebagaimana yang sudah berjalan saat ini," kata Achsanul Qosasi dalam akun Twitter-nya @AchsanulQosasi yang telah dikonfirmasi Tempo, Kamis, 20 Agustus 2020.

Menurut dia, selama ini lembaga keuangan mikro seperti BPR/Koperasi/Yayasan/LSM, membina mereka dengan risiko besar. Dia menilai lembaga keuangan mikro atau LKM yang tahu masalah UMKM. Selain itu, LKM juga harus diperkuat agar bisa melayani semakin banyak.

Achsanul mengaku dalam ilmu Grameen Bank yang dipelajarinya di Bangladesh dan Filipina, di suatu daerah yang memiliki LKM yang kuat, maka daerah itu akan memiliki putaran ekonomi yang baik. "Mereka menjadi lembaga mediasi antara si kaya dan si miskin di tempat itu. Mereka tidak akan membiayai ke daerah lain," ujarnya.

Dalam Revolving Loan Pola Grameen Bank ini pula, kata dia, peminjamnya harus perempuan. "Tidak boleh pre-payment, dan tak boleh take over. Sehingga tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia," katanya.

Advertising
Advertising

Peminjam yang harus perempuan ini, kata Achsanul, didasarkan pada pertimbangan Guru Grameen Bank Muhammad Yunus, adalah menteri keuangan keluarga. Perempuan juga dikenal sebagai yang lebih tertib membayar kewajiban utang selama ini.

"Saya mempelajari pola tanggung-renteng cara Indonesia, ternyata tak bisa berjalan, karena masalah kedisiplinan yang menjadi kunci dalam LKM dan Koperasi," kata Achsanul. Oleh karena itu, pola guliran dan hukuman dengan sistem pinjaman berjenjang adalah yang paling pas diterapkan di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, menurut Achsanul, LKM dan Koperasi ini harus dijemput dan dimonitor ketat. "Jagalah ekosistemnya, mereka itu pengusaha walaupun kecil, tapi penggerak ekonomi bawah. Jangan semua bantuan negara dikemas dalam bentuk bansos."

Baca juga: Sri Mulyani: Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM Diluncurkan Paling Cepat 17 Agustus

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

2 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

6 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

6 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

8 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

8 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

10 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

10 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

10 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

10 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

10 hari lalu

MK Nilai Bansos Tak Beri Dampak Kemenangan Prabowo-Gibran, Tim Hukum Anies-Muhaimin Beri Tanggapan

MK menolak dalil yang diajukan pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengenai bansos berkaitan dengan perolehan suara Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya