Sri Mulyani: Bantuan Rp 2,4 Juta untuk UMKM Diluncurkan Paling Cepat 17 Agustus

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. DPR menyetujui Menteri Keuangan mengenakan cukai terhadap produk plastik yang meliputi kantong plastik hingga minuman berpemanis dalam kemasan plastik atau kemasan kecil (sachet). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan program bantuan sosial produktif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau bantuan UMKM bakal diluncurkan pada bulan ini.

    "Program bantuan Rp 2,4 juta ini dengan data yang ada yang sekarang dibersihkan akan diluncurkan pada Agustus ini. Mungkin sesudah atau saat 17 Agustus nanti oleh Presiden atau menterinya dan programnya sudah diumumkan," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring, Selasa, 11 Agustus 2020.

    Sri Mulyani Indrawati mengatakan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah perkara data. "Yang paling sulit adalah kalau secara masif anggarannya diberikan, maka yang terjadi kalau datanya belum bersih dan belum terkonsolidasi, nanti ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari satu bantuan pemerintah, tapi ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali," ujar dia.

    Perkara data sebelumnya juga dialami dalam penyaluran program bantuan sosial yang telah ada. Sri Mulyani mengatakan kendala yang dialami pemerintah dalam penyaluran bantuan tersebut adalah data yang tidak mutakhir. Ia menyebut adanya deviasi antara data yag dimiliki Kementerian Sosial dan realita di masyarakat.

    "Waktu ditelisik ternyata data tersebut belum dimutakhirkan sejak 2015, karena pemutakhiran data tersebut tergantung kepada pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang baru. Sementara, pemerintah daerah tidak semuanya melakukan pemutakhiran, sampai akhirnya terjadi Covid-19 di 2020 dan membutuhkan data yang lebih baru," kata Sri Mulyani.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.