Di lain kesempatan, Jokowi menyebut belanja pemerintah menjadi instrumen yang dapat dijadikan daya ungkit untuk memulihkan ekonomi di saat krisis seperti saat ini akibat pandemi Covid-19. “Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen untuk daya ungkit,” ujar Presiden di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 28 Juli 2020.

Dalam rapat tersebut, dia mengatakan APBN tercatat hanya berkontribusi kurang lebih 14,5 pada PDB negara. Kepala Negara mengatakan sektor swasta dan UMKM dapat dipulihkan kembali dengan stimulus.

2. Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Pemerintah telah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan dan Erick Thohir selaku Ketua Pelaksana. Di bawahya, ada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diketuai Doni Monardo dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang diketuai Budi Gunadi Sadikin.

Budi Gunadi mengatakan salah satu pesan Jokowi kepada komiter tersebut adalah agar penanganan kesehatan dan ekonomi terus berjalan sinergi. Ia mengatakan alokasi fiskal untuk memulihkan kondisi ekonomi akan terus dikeluarkan selama sektor kesehatan belum selesai. Sampai hari ini, anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 695 triliun. Dengan sinergi ini, komitmen fiskal tersebut lama-lama bisa menurun.

Selain itu, arahan dari Jokowi kepada komite adalah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal tiga 2020 tetap terjaga. Kuartal tiga adalah momentum Indonesia jatuh ke jurang resesi atau tidak. Sebab, kuartal dua, ekonomi diperkirakan sudah tumbuh minus 4,3 persen.

3. Program Bantuan ke UMKM

UMKM menjadi salah satu sektor yang terpukul paling awal akibat pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah menyiapkan berbagai program untuk mengungkit sektor ini bergeliat kembali. Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi UMKM.

• Sebelumnya
• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya