TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Wimboh Santoso mengatakan ada kecenderungan tren suku bunga kredit perbankan akan turun seiring dengan penerapan program pemulihan ekonomi nasional.

Misalnya saja dengan program penempatan dana pemerintah di Bank Himbara dan Bank Pembangunan Daerah, serta yang teranyar adalah program penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. "Kami perkirakan, itung-itungan, dengan cost of fund yang lebih murah seperti saat ini itu bisa 7 persen mestinya (suku bunga kredit) untuk korporasi," ujar Wimboh dalam konferensi video, Rabu, 29 Juli 2020.

Wimboh mengatakan pemerintah telah melakukan penempatan dana di perbankan dengan suku bunga yang sangat murah. Dengan demikian, perbankan memiliki kewajiban untuk merefleksikan penempatan dana itu ke dalam penyaluran kredit. "Dan ini likuiditas sangat ample tidak ada kendala secara market liquidity sehingga ini juga kesempatan akan mendorong suku bunga menjadi lebih rendah lagi."

Berdasarkan catatan OJK, sejak awal tahun total kredit yang sudah direstrukturisasi perbankan mencapai Rp 776 triliun dari 6,7 juta debitur. Dari total kredit yang sudah direstrukturisasi , sebanyak Rp 327 triliun adalah dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara, sisanya adalah kredit dari korporasi.

Wimboh meyakini pada masa pemulihan ekonomi, permintaan kredit dari korporasi akan sangat besar. "Untuk bangkit kembali, korporasi pasti butuh modal kerja. Kami dapat angka bahwa untuk sampai dengan Desember 2020 ini perlu tambahan modal kerja Rp 51 triliun. Belum lagi 2021 itu akan lebih besar lagi, kami perkirakan 2021 itu Rp 81 triliun, jadi potensinya besar sekali," kata dia.

<!--more-->

Pemerintah resmi meluncurkan program program penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Penjaminan Pemerintah kepada Korporasi Padat Karya dilakukan melalui penyediaan fasilitas penjaminan sehingga perbankan dapat menambah eksposur kredit modal kerja kepada pelaku usaha.

“Perbankan telah menandatangani perjanjian penjaminan terutama untuk sektor padat karya yang merupakan sektor yang banyak memperkerjakan pekerja.," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 perbankan yang akan memanfaatkan fasilitas Penjaminan Pemerintah ini, antara lain PT Bank Central Asia, Tbk; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; PT Bank DBS Indonesia; PT Bank HSBC Indonesia; PT Bank ICBC Indonesia; PT Bank Maybank Indonesia; serta PT Bank Resona Perdania, Tbk.

Berikutnya, Standard Chartered Bank; PT Bank UOB Indonesia; PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk; Bank DKI; dan Bank MUFG, Ltd.

Sesuai dengan PP 43/2019 dan/atau padat karya sesuai PMK 16/2020, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, dan tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

Dalam skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan sebesar 60 persen dari kredit, namun untuk sektor-sektor prioritas porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp 1 triliun. Skema penjaminan direncanakan berlangsung hingga akhir 2021 dan diharapkan dapat menjamin total kredit modal kerja yang disalurkan perbankan hingga Rp 100 triliun.

CAESAR AKBAR